DEMOCRAZY.ID
Oleh: Memet Hakim
Pengamat Sosial
Tak salah lagi jika pemerintahan Jokowi saat ini disebut amatir, a.l. mulai dari hukum yang semakin aneh tentang ijazah palsu, mulai dari Gus Nur dan Bambang Tri dituntut 10 tahun, sedang terduga ijazah palsunya malah dibelain abis-abisan.
Perppu Cipta Kerja yang isinya menguntungkan investor asing, malah dikukuhkan jadi UU. Rakyat pribumi gigit jari.
Pas bulan puasa alasan covid dimunculkan kembali, bukber dilarang, pesta dan pertunjukan diperbolehkan. Ini puncak kekonyolan pemerintah Jokowi, yang mengeluarkan surat rahasia kepada umum yang isinya menggelikan.
Kasus 300 trilyun di kemenkeu dan disalah satu Bumn malah dibelain dan ditutup. Instansi pelapornya diancam oleh anggota DPR dari PDIP. Pantas saja koruptor makin banyak, karena anggota DPR juga melindunginya.
Jelas sudah RI anti penjajahan, sejak projlamai sampai sekarang, tapi pemerintah membuka pintu bagi tim sepakbola Israel masuk RI. Ini kan bertentangan dengan kebijakan Dasar RI. Rupanya pemerintah sudah main mata dengan zionis dan penjajah Palestina ini.
Lihatlah TNI & Polisi semakin tidak jelas fungsinya, pemberontak separatis dibiarkan, dan polisi justru menyasar ulama dan umat untuk dilumpuhkan dengan cara kriminalisasi. Begitu juga dengan komunis yang telah bbrp kali memberontak, malah dilindungi.
Puncaknya presiden mengeluarkan kepres no 17/2022. Umat Islam dan TNI dijadikan tertuduh dan PKI dibela sebagai korban.
Bahwa umat Islam dijadikan target pelumpuhan melalui stigmatisasi teroris, radikal, intoleran bahkan politik identitas. Sekularisasi dijadikan andalan, selaras dengan gerakan de-Islamisasi, agama dari 87 % penduduk RI.
Banyak aset negara yang dijual, bandara tidak berfungsi, proyek mangkrak dan proyek tidak jelas seperti KA Cepat & IKN. Ujungnya dana APBN yang dikorbankan, hasil pajak rakyat kecil yang mencekik. Ini juga kebijakan konyol akibat kebodohan atau kekonyolan.
RRC menjadi atasan pemerintah RI, diberi keleluasaan sebegitu rupa, ini merupakan persoalan kedaulatan bangsa yang sangat serius, karena RI bukan negara jajahan. Ketimpangan yang sangat ektrim antara etnis cina dan pribumi semakin lebar, sebagai hasil kerja pemerintah amatir ini, sebagai tahapan penguasaan ekonomi, selanjutnya politik dan militer.
Rejim pemerintah bersama oligarki telah membungkam demokrasi diserati banjirnya TKA China. Tentu ini bukan tanpa rencana yang matang. Kedaulatan negara dalam bahaya besar.
Seharusnya pemerintah menyadari kesalahan ini dan segera memperbaikinya, bukannya minta tambahan waktu untuk membantu negara lain menguras SDA negara kita.
Masih banyak peristiwa2 dan aturan konyol yang dikeluarkan pemerintahan ini. Pantas saja RI semakin tidak bermartabat dan rakyatnya semakin miskin dan semakin jauh dari kedaulatan rakyat.
Bandung, Maret 2023
Memet Hakim
Ketua Wanhat APIB
