DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Bangsa ini telah bangkrut! Terjadi dekadensi moral dan intelektual di mana-mana. Juga kejahatan-kejahatan terhadap rakyat dan negara. Sebagian mungkin tak diniatkan, tapi sebagian lain dilahirkan oleh kualitas pikiran yang rendah.
Bagaimana kita harus memahami logika di balik larangan ASN buka puasa bersama dengan alasan covid-19 belum reda?
Demikian dikatakan Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) Smith Alhadar dalam pernyataan kepada redaksi SuaraNasional, Sabtu (25/3/2023).
“Banyak orang pandai di negeri ini bersedia menjadi pelayan pemimpin bodoh yang manja. Mereka merasionalisasi setiap kebijakan pemerintah, yang ngawur sekalipun. Sebagian disebabkan mereka telah memperoleh fasilitas dan kenyamanan hidup dari pemerintah. Sebagian lain bermasa bodoh,” ungkapnya.
Menurut Smith, rakyat menyaksikan kerusakan-kerusakan negara di semua lini dengan akselerasi yang makin tinggi. Atas izin pemerintah, timnas Israel akan berlaga di Piala Dunia U-20 yang diselenggarakan di Indonesia pada Mei. Memang urusan sepak bola internasional merupakan wewenang FIFA.
“Tapi tidak berarti negara tuan rumah tidak boleh mencampuri, apalagi kalau sudah menyangkut konstitusi dan keamanan negara. UUD 45 melarang negara mengakui eksistensi negara penjajah. Faktanya, Israel masih menjajah Palestina. Mengizinkan timnas Israel bermain di sini sama artinya dengan begara mengakui eksistensinya,” jelasnya.
Kata Smith, Event ini akan menjadi awal bagi kontak-kontak resmi langsung Israel-RI yang dalam prosesnya diharapkan berujung pada normalisasi hubungan diplomatik kedua negara.
Smith juga mengatakan, korupsi yang menggila saat ini bersumber dari sikap permisif pemerintahan Jokowi. Alasannya ganjil: investor tak mau masuk kalau otoritas KPK terlalu besar.
Karena itu, lembaga antirasuah ini harus dilemahkan. Bukankah pemerintah yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi justru akan menciptakan kepercayaan investor dan membuat biaya berinvestasi di negeri ini menjadi lebih murah?
“Alhasil, akibat KPK dilemahkan, seluruh kementerian dan institusi negara berlomba-lomba menggarong duit rakyat. Skandal mega korupsi di kementerian keuangan hanyalah salah satu indikasi tentang skala korupsi di negeri ini,” jelasnya.
Tidak mungkin penguasa pusat tak terlibat dalam kasus ini. Toh, Menkeu Sri Mulyani dipertahankan dan presiden diam seribu bahasa atas aib itu.
“Ketiadaan teladan moral pemerintahan Jokowi telah juga menjalar hingga ke institusi-institusi penegak hukum. Hakim mengkomersialkan hukum, sementara jenderal polisi bintang dua memperdagangkan narkoba. Jenderal polisi bintang dua lain berkomplot membunuh anak buahnya di rumahnya sendiri untuk alasan yang tidak jelas,” ungkapnya.
Salah satu isu yang hari ini menjadi keprihatinan luas adalah disahkannya Perppu sebagai pengganti UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini telah divonis inskonstituionil bersyarat oleh MK.
Kata Smith, lembaga penjaga konstitusi ini memerintahkan pemerintah untuk memperbaikinya dalam wkt dua tahun. Bukannya memperbaiki, pemerintah justru mengeluarkan Perppu, yang substansinya masih sama dengan UU Cipta Kerja.
Disahkannya Perppu bermasalah ini oleh DPR hanya menegaskan betapa para wakil rakyat telah kehilangan nurani dan akal sehatnya. Para pakar hukum tatanegara menganggap dengan Perppu itu sesungguhnya presiden telah menerabas konstitusi sehingga sudah dapat dimakzulkan, tinggal DPR bersedia atau tidak.
Kaum buruh dan mahasiswa marah besar karena Perppu itu hanya melayani kepentingan oligarki dengan mengorbankan hak buruh.
Memang selama delapan tahun pemerintahan Jokowi, DPR tak lagi berfungsi sbg wakil rakyat melainkan wakil oligarki melalui pengendalian atas Jokowi.
Lalu, di tengah kesulitan ekonomi rakyat akibat harga-harga bahan pokok melonjak, dipicu krisis energi dan pangan global, Jokowi justru memperluas pajak hingga ke rakyat kecil untuk menambal APBN yang jebol.
“Mestinya Jokowi menghentikan proyek-proyek infrastruktur yang tidak ekonomis, boros, dan tidak urgen agar utang negara yang sudah sangat mengkhawatirkan tidak terus membengkak. Toh, yang akan bayar rakyat juga. Mengapa tak lagi tersisa kasih sayang kepada rakyat? Apakah kau sdh lupa jargon “Jokowi adalah Kita?” tanya Smith.
Proyek IKN yang tidak layak serta merampas 20 persen APBN mestinya juga dihentikan karena proyek ini hanya mengejar ambisi Jokowi meninggalkan legacy yang akan dikenang rakyat Indonesia sepanjang masa.
“Proyek ini juga berpotensi dijadikan bancakan oleh para koruptor. Anggarannya dialihkan untuk membantu rakyat miskin yang jumlahnya semakin membesar. Dus, argumen pemerintahab Jokowi bhw IKN bertujuan pemerataan ekonomi doesn’t make sense,” pungkasnya. [Democrazy/SuaraNasional]
