DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto lebih baik tidak didengarkan.
Salah satunya adalah ucapan Hasto terkait Anies Baswedan yang merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut disampaikan Aboe usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2/2023) malam.
"Sudahlah, kita enggak dengarkan Hasto soal antitesa dan sebagainya, lupakan Hasto omongannya," ujar Aboe.
Aboe mengatakan, PKS bersama bakal capres 2024 pilihan mereka akan membantu untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah dikerjakan Presiden Jokowi.
Ia juga mengungkapkan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dipertimbangkan untuk dilanjutkan, tergantung pada kepentingan politik.
"Iya kita lihat nanti kepentingan-kepentingan politik pastinya," kata Aboe.
Kemudian, ia menegaskan bahwa PKS sebenarnya bersahabat dengan PDI-P.
Menurutnya, hanya Hasto seorang yang memang senang mengganggu PKS.
"PDI-P ini sahabat, kalau itu cuma ngompor-ngomporin kita saja. Hasto senang gangguin kita," ujar Aboe.
"Kalau kita sayang dan cinta sesama kita, ngapain sih galak-galak," katanya lagi.
Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan bahwa partainya tidak akan membangun kerja sama politik dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Hal itu disampaikan Hasto ketika ditanya sikap PDI-P akan berkoalisi dengan partai politik mana.
"Bergabung dengan koalisi. Itu maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi, sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Hasto mengatakan, PDI-P akan membangun kerja sama politik dengan partai yang memiliki semangat gotong royong.
Kembali ditanya alasan mengapa PDI-P enggan berkoalisi dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS, Hasto menyinggung soal capres yang diusung koalisi tersebut.
"Ya karena faktor-faktor antitesa Pak Jokowi, tidak mungkin (PDI-P) bergabung," ujarnya.
Hasto mengungkapkan, PDI-P melihat sosok Anies yang dinilai tidak melanjutkan kepemimpinan di Jakarta sebelumnya yang dipimpin oleh Jokowi.
Ia bahkan meminta persetujuan Ketua DPP PDI-P yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, untuk mengamini pernyataannya itu.
"Karena kita lihat, dari Jakarta, tidak ada kesinambungan. Ini Mas Djarot saksinya, mana ada kesinambungan. Dari gubernurnya saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan. Apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar, karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil," kata Hasto. [Democrazy/kompas]