DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Dibalik semangatnya mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai capres pilihan NasDem dalam safari politiknya, rupanya disebut-sebut terselamatkan dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E.
Meski sempat diperiksa oleh KPK, namun belum ada bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Hingga kini, KPK terus mengusut kasus korupsi formual E itu. Namun berhembus isu bahwa di internal KPK sendiri tidak kompak.
Ada yang ingin kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan juga ada yang menyatakan tidak bisa diangkat ke tahap penyidikan jika tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Alhasil, terdapat surat rekomendasi soal pengembalian Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto ke Polri.
Rekomendasi pengembalian keduanya ke Polri diduga berkiatan dengan penanganan perkara dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta.
Endar dan Karyoto disebut kukuh tidak mau menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Dalam perkara itu, Anies Baswedan sudah sempat diperiksa KPK.
Namun demikian, hal ini telah dibantah olek KPK itu sendiri.
Adalah Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri yang menyatakan bahwa pengembalian Endar dan Karyoto mempertimbangkan pengembangan karier setiap pegawai yang dipekerjakan di KPK.
Kembali pada soal pencapresan Anies, menurut Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo pada Oktober 2022 lalu posisi Anies yang hampir terseret dugaan korupsi Formula E, terselamatkan dengan pencapresan namanya oleh Partai NasDem.
Saat itu, kata dia, Anies seakan mendapat perlindungan politik dari partai pengusungnya.
Kini, giliran Sekretaris Jenderal NasDem, Johnny G Plate yang harus berada dalam pengusutan kasus korupsi.
Terseretnya nama Johnny G Plate dalam kasus dugaan kasus korupsi proyek BTS di Kominfo ini, menurut Ari, mengindikasikan ada potensi tukar guling untuk pengamanan pencapresan Anies Baswedan oleh Partai NasDem.
“Jadi Aniesnya aman, tapi Johnny G Plate ini agak ngeri-ngeri sedap posisinya. Kalau Johnny G Plate sampai ‘dikandangkan’, itu jadi ‘tukar guling’ kasus korupsi untuk mengamankan pencapresan Anies,” ujar Ari dalam diskusi publik, dikutip pada Senin (13/2).
Menurut Ari, NasDem yang berjalan dua kaki ini juga mendapat ancaman reshuffle menterinya pasca-pencapresan Anies Baswedan dan pembentukan Koalisi Perubahan.
Ari bahkan menyebut kasus korupsi BTS bisa menjadi celah Jokowi untuk merealisasikan rencana reshuffle kabinet yang sebelumnya gagal dilakukan pada Rabu Pon 1 Februari 2023 lalu.
“Seandainya ini proses hukum (kasus BTS) terhadap Menkominfo terus bergulir dan memang enggak ada pilihan secara hukum dan jadi tersangka, tentu presiden secara tidak langsung dikondisikan untuk reshuffle,” ungkap Ari.
Adapun Para Syndicate memprediksi reshuffle kabinet terakhir akan dilakukan Jokowi pada bulan puasa yaitu di Maret-April 2023, atau sebelum lebaran Idulfitri.
“Karena kalau sudah lebaran kita kan silaturahmi lagi maaf-maafan supaya reshufflenya berjalan dengan damai,” kata Ari.
Ari menilai, kejengkelan Jokowi terhadap NasDem dan Surya Paloh bukan hanya didasarkan pada pencapresan Anies Baswedan.
Namun, lebih kepada ulah NasDem yang menarasikan sosok pemimpin selanjutnya antitesa Jokowi dan membentuk Koalisi Perubahan.
Padahal, tandas dia, Jokowi berharap agar penerusnya adalah sosok yang bisa melanjutkan capaian pembangunan di eranya. Alih-alih antitesa dari dirinya.
“Narasi politik (NasDem) yang kontradiktif dengan harapan Jokowi ke depan. Itu yang membuat dia tidak happy dengan pencapresan Anies,” pungkas Ari. [Democrazy/MI]
