DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ekonom Senior Rizal Ramli menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempreteli demokrasi.
Hal itu dilontarkan Rizal Ramli melalui kritiknya kepada pemerintahan Jokowi pada Acara 23 tahun Indemo, 49 tahun peristiwa Malari 1974 yang diselenggarakan oleh Indonesia Democracy Monitor (Indemo) di Teater Arena Whayu Sihombing Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.
Ia mengatakan bahwa Jokowi adalah orang yang tidak tahu demokrasi dan karena itulah Jokowi tidak memperjuangkan demokrasi, tetapi malah mempretili demokrasi tersebut.
"Dia itu tidak tahu demokrasi, yang dia tahu itu cuma dagang makanya dia tidak memperjuangkan demokrasi dan malah alat-alat penguat demokrasi itu dipreteli sama dia. Contoh saja KPK itu alat penegak demokrasi yang rancangannya ada di zaman Gus Dur dan jadi di zaman Mega," ucap Rizal Ramli melalui tayangan YouTube MRohman yang dilansir Harian Haluan pada Jumat, 10 Februari 2023.
Tidak hanya itu, ia juga menyebutkan kalau Jokowi juga mempreteli hukum lalu DPR dibikin seperti taman kanak-kanak yang hanya menurut kepada Jokowi.
"Hukum dia preteli lalu DPR dibuat seperti taman kanak-kanak yang hanya manut doang," lanjut Rizal.
Rizal Ramli juga mengatakan bahwa Jokowi tidak berpihak kepada rakyat kecil melainkan rakyat yang memiliki uang atau modal dan hal tersebut dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi seperti menaikkan harga gas LPG dan BBM, kemudian menaikkan harga listrik, sembako, serta pajak.
Atas alasan inilah ia setuju kepada pernyataan Megawati kepada Jokowi saat HUT PDI-P ke-50 yang mengatakan menolak perpanjangan jabatan Jokowi serta penundaan Pemilu.
"Jokowi itu oligarki yang hanya berpihak kepada rakyat berduit makanya dia rubah-rubah kebijakan-kebijakan yang ada seperti menaikkan harga BBM, gas LPG, listrik, dan sembako. Kebijakan itu katanya untuk mengatasi krisis, emang siapa dia bisa mengatasi krisis?! Membuat rakyat makin sengsara!," tegas Rizal.
"Maka dari itu saya setuju dengan mbak Mega kemarin yang bilang ke Jokowi untuk stop perpanjangan jabatan dan penundaan pemilu serta bilang sama Jokowi kalau dia itu bukan siapa-siapa tanpa PDI-P," lanjut Rizal.
Rizal juga menyampaikan bahwa sistem yang ada ini baru bisa pulih jika Jokowi berhenti dari jabatannya lalu setelah itu mengganti semua jajaran KPU dan Bawaslu.
Sebab Rizal menilai bahwa orang-orang yang ada di jajaran tersebut adalah pilihan Jokowi dan itu sebabnya mereka bisa diatur oleh Jokowi.
"Sistem yang ada ini bisa berubah jika Jokowi berhenti menjabat dan setelah itu mengganti semua orang yang ada di jajaran KPU dan Bawaslu karena Jokowi yang menempatkan orang-orang tersebut yang diambil dari ormas makanya mereka bisa diatur. Selain itu, hapus juga sistem threshold menjadi nol persen supaya adil," ucap Rizal.
Ia juga mengusulkan untuk mengaudit pengeluaran Jokowi setelah masa jabatannya selesai karena ia curiga terhadap aliran dana Jokowi. [Democrazy/HH]
