DEMOCRAZY.ID - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendapatkan kritikan tajam terkait dengan program penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 yang hilang. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Pengurus Wilayah (PW) Ansor DKI Jakarta, Redim Oktofudin, pasalnya hingga saat ini gagasan besar Heru Budi untuk DKI Jakarta belum terlihat. "Kita sampai sekarang belum mendengar apa gagasan besar beliau dalam memimpin Jakarta ini selama dua tahun ke depan," kata Redim dilansir dari Akurat, Minggu (19/2/2023). Justru yang ada, menurut dia, Heru beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang cukup membuat kegaduhan publik. Salah satu kebijakan yang kontroversial soal usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) yang dibatasi maksimal 56 tahun. Peraturan ini tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Program Penting Yang Hilang Dalam APBD DKI 2023 Terungkap, Kepemimpinan Heru Budi Dikritik Tajam
Februari 19, 2023
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendapatkan kritikan tajam terkait dengan program penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 yang hilang. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Pengurus Wilayah (PW) Ansor DKI Jakarta, Redim Oktofudin, pasalnya hingga saat ini gagasan besar Heru Budi untuk DKI Jakarta belum terlihat. "Kita sampai sekarang belum mendengar apa gagasan besar beliau dalam memimpin Jakarta ini selama dua tahun ke depan," kata Redim dilansir dari Akurat, Minggu (19/2/2023). Justru yang ada, menurut dia, Heru beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang cukup membuat kegaduhan publik. Salah satu kebijakan yang kontroversial soal usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) yang dibatasi maksimal 56 tahun. Peraturan ini tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.