DEMOCRAZY.ID - Pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung kegiatan pengajian ibu-ibu dinilai bisa memicu perpecahan. Meski tak bisa dipidanakan, namun putri proklamator Bung Karno itu layak mendapatkan sanksi tegas. Pengamat hukum Universitas Islam Indonesia, Muzakir mengusulkan agar Megawati dicopot dari jabatannya sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Dewan Pengarah BRIN. “Kalau perlu tak usah diberi tegur peringatan pertama, langsung dicabut saja itu statusnya dia supaya negara Indonesia tetap bersatu,” kata Muzakir melalui sambungan telepon, di Jakarta, Kamis (23/2/2023). Megawati perlu diberi sanksi oleh rakyat karena tindakan tersebut cenderung kepada antiagama. Ia menyarankan, ibu kandung dari Ketua DPR Puan Maharani itu untuk fokus saja mengurus partai. “Sebut saja sanksinya sanksi negara, cabut saja itu, karena mungkin dia sudah sekian kali ngomong kayak gitu, daripada menghancurkan NKRI, mending kita hentikan dari lembaga
DEMOCRAZY.ID - Pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung kegiatan pengajian ibu-ibu dinilai bisa memicu perpecahan. Meski tak bisa dipidanakan, namun putri proklamator Bung Karno itu layak mendapatkan sanksi tegas. Pengamat hukum Universitas Islam Indonesia, Muzakir mengusulkan agar Megawati dicopot dari jabatannya sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Dewan Pengarah BRIN. “Kalau perlu tak usah diberi tegur peringatan pertama, langsung dicabut saja itu statusnya dia supaya negara Indonesia tetap bersatu,” kata Muzakir melalui sambungan telepon, di Jakarta, Kamis (23/2/2023). Megawati perlu diberi sanksi oleh rakyat karena tindakan tersebut cenderung kepada antiagama. Ia menyarankan, ibu kandung dari Ketua DPR Puan Maharani itu untuk fokus saja mengurus partai. “Sebut saja sanksinya sanksi negara, cabut saja itu, karena mungkin dia sudah sekian kali ngomong kayak gitu, daripada menghancurkan NKRI, mending kita hentikan dari lembaga