DEMOCRAZY.ID - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto hari ini melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI. Dalam kesempatan itu banyak yang menyoroti soal utang pemerintah. Dalam pemaparannya, Suminto mengatakan posisi utang pemerintah per Desember 2022 sebesar Rp 7.733,99 triliun. Jumlah itu setara dengan 39,57% dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Terdiri dari pinjaman Rp 887,10 triliun yang terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 19,67 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 867,43 triliun. Sedangkan utang berupa surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 6.846,89 triliun terdiri dari SBN domestik Rp 5.452,36 triliun dan valuta asing Rp 1.394,53 triliun," kata Suminto, Selasa (7/2/2023). Suminto pun dicecar terkait posisi utang pemerintah itu, pertama datang dari Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati. Dia mengingatkan pemerintah bahwa utang yang terus membengkak akan membebani generasi mendatang. "Ini s
DEMOCRAZY.ID - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto hari ini melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI. Dalam kesempatan itu banyak yang menyoroti soal utang pemerintah. Dalam pemaparannya, Suminto mengatakan posisi utang pemerintah per Desember 2022 sebesar Rp 7.733,99 triliun. Jumlah itu setara dengan 39,57% dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Terdiri dari pinjaman Rp 887,10 triliun yang terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 19,67 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 867,43 triliun. Sedangkan utang berupa surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 6.846,89 triliun terdiri dari SBN domestik Rp 5.452,36 triliun dan valuta asing Rp 1.394,53 triliun," kata Suminto, Selasa (7/2/2023). Suminto pun dicecar terkait posisi utang pemerintah itu, pertama datang dari Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati. Dia mengingatkan pemerintah bahwa utang yang terus membengkak akan membebani generasi mendatang. "Ini s