Komisi XI Cecar Kemenkeu soal Utang Pemerintah: 'Sing Bayar Sopo?'

DEMOCRAZY.ID - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto hari ini melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI. 

Dalam kesempatan itu banyak yang menyoroti soal utang pemerintah.

Dalam pemaparannya, Suminto mengatakan posisi utang pemerintah per Desember 2022 sebesar Rp 7.733,99 triliun. 

Jumlah itu setara dengan 39,57% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Terdiri dari pinjaman Rp 887,10 triliun yang terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 19,67 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 867,43 triliun. Sedangkan utang berupa surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 6.846,89 triliun terdiri dari SBN domestik Rp 5.452,36 triliun dan valuta asing Rp 1.394,53 triliun," kata Suminto, Selasa (7/2/2023).

Suminto pun dicecar terkait posisi utang pemerintah itu, pertama datang dari Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati. 

Dia mengingatkan pemerintah bahwa utang yang terus membengkak akan membebani generasi mendatang.

"Ini secara kasat mata sudah menyajikan sedemikian rupa untuk meyakinkan kita semua bahwa ini baik-baik saja, tapi saya melihat dari sisi makronya. Bagaimana pun utang yang dalam tenor panjang dalam 20-50 tahun itu kalau kata orang Jawa sing bayar sopo?" ucapnya.

Anis mengaku sangat prihatin dengan utang pemerintah yang dianggap terus meningkat. 

Jika utang terus bertambah, maka APBN yang seharusnya bisa mengangkat kehidupan masyarakat jadi terbebani dengan pembiayaan utang yang semakin besar.

"Selalu yang dibilang ini masih aman karena UU-nya 60% dari PDB. Selalu itu yang digaungkan pemerintah. Saya melihat bahwa jangan hanya itu yang jadi indikator, tapi bagaimana kemampuan negara membayar utangnya. Kalau utang tambah terus, otomatis pembiayaan utang kan bertambah setiap tahun, cicilannya bertambah, yang harus dibayar setiap tahun, kan jadi beban APBN tersendiri," ujarnya.

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Demokrat Siti Mufattahah menyoroti posisi utang pemerintah yang terus meningkat. 

Di sisi lain, rata-rata waktu jatuh temponya cenderung menurun setiap tahun.

"Dengan demikian beban pembayaran semakin berat, menurut kami seperti itu. Bagaimana DJPPR mencermati rincian berbagai aspek dari utang luar negeri? Memberi indikasi masih besarnya risiko yang dihadapi pada tahun-tahun mendatang," imbuhnya. [Democrazy/detik]