DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wacana penundaan Pemilu kembali mencuat. Ide itu digulirkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhammad Mardiono.
Dia berdalih masyarakat tidak terlalu antusias menyambut Pemilu 2024.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi sendiri sempat menegaskan tak sepakat dengan wacana tersebut.
Namun bagaimana ide penundaan Pemilu ini bisa muncul kembali? Berikut sederet fakta yang dihimpun.
1. Bukan berdasarkan riset
Mardiono menyebut ada kemungkinan Pemilu 2024 ditunda. Dia mengatakan berdasarkan pengamatannya, masyarakat tidak begitu antusias terhadap pelaksaan pemilu 2024.
"Antusiasme masyarakat menanggapi pemilu itu saya lihat tidak begitu respons tinggi, tetapi agak dingin," ujarnya saat dihubungi, Sabtu, 4 Februari 2023.
Namun, pengamatannya itu bukan berdasarkan survei atau riset. Mardiono mengaku pengamatannya ia simpulkan saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia.
Selama empat bulan belakangan ini, ia mengaku aktif mengunjungi hampir ke 30 provinsi dan provinsi yang terakhir dikunjunginya adalah Aceh.
Setiap melakukan kunjungan kerja, Mardiono mengatakan dirinya telah berbincang-bincang dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, mulai dari pelaku ekonomi Usaha Kecil Menengah (UKM), petani, nelayan.
Menurut dia, wacana penundaan pemilu adalah hal yang sering dielu-elukan masyarakat.
2. Resesi global jadi dalih
Mardiono berujar wacana pemilu dapat terjadi dengan pertimbangan kondisi Indonesia di tahun politik mendatang.
Menurut dia, Indonesia termasuk negara yang masih pada tahap recovery atau pemulihan dari trauma pandemi Covid-19.
Sehingga, ia menilai ada kemungkinan tahun politik akan mengganggu situasi masyarakat yang masih trauma akan dampak pandemi.
"Jangan sampai merusak pemulihan masyarakat dari trauma usai hadapi dua tahun belakangan akibat Covid-19," kata dia dalam kesempatan yang sama.
Selain itu, Mardiono berdalih kondisi ekonomi dunia yang diperkirakan akan mengalami resesi akan berdampak pada Indonesia.
Sehingga, dia menilai situasi tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan, khususnya oleh penyelenggara pemilu maupun pemerintah.
3. Dibahas Koalisi Indonesia Bersatu
Mardiono yang juga menjabat sebagai Pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengungkapkan gagasan penundaan pemilu pernah dibicarakan dengan mitranya di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Namun, menurutnya, pembicaraan itu hanya sekadar sambil lalu saja.
"Mungkin ada, sedikit. Sesama kita menyikapi terhadap isu yang muncul di tengah masyarakat tentang penundaan Pemilu, tentu itu pernah kita perbincangkan," kata Mardiono.
4. KPU pastikan sesuai perencanaan
Kendati isu penundaan Pemilu masih terus bergulir hingga diduga sebagai upaya melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan akan memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan sesuai perencanaan.
"KPU adalah yang menyelenggarakan pemilu, maka kami harus memastikan bahwa Pemilu jalan terus sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat ditemui di depan Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.
5. Jokowi sempat menolak usul penundaan pemilu
Presiden Jokowi pernah menegaskan menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dalam rapat dengan sejumlah menteri pada 10 April 2022.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyatakan pemerintah tidak melakukan upaya untuk memperpanjang masa jabatannya atau pun menambah periode kepemimpinannya.
Jokowi mengatakan jangan sampai ide yang dimunculkan jajarannya itu menimbulkan spekulasi-spekulasi bahwa pemerintah tengah berupaya memperpanjang masa jabatan presiden.
"Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," kata Jokowi kala itu. [Democrazy/tempo]
