OLEH: TRI WIBOWO SANTOSO Mantan Ketua Poros Wartawan Jakarta PELANGGARAN konstitusi yang dilakukan pemimpin hampir di semua negara selalu berujung pada pemakzulan. Bahkan, di Inggris, Boris Johnson memilih mundur sebagai Perdana Menteri setelah dihujani kritik dari publik, lantaran pria yang lahir pada 19 Juni 1964 itu mengadakan pesta di saat pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown di awal pandemi Covid-19 pada 2020. Kejadian itu dikenal dengan skandal partygate. Selain partygate, publik juga menyoroti keputusan Boris Jhonson mengakomodir Chris Pincher, sekutunya di Partai Konservativ Britania Raya untuk menduduki posisi penting, yakni, Deputy Chief Whip. Posisi itu mengatur kontribusi partai untuk bisnis parlemen. Padahal, Pincher sendiri kala itu tengah diselidiki oleh badan pengawas parlemen terkait tuduhan pelecehan seksual, setelah meraba-raba dua pria yang dalam keadaan mabuk. Dua hal itulah yang membuat Boris Jhonson secara legowo mundur dari posisinya sebagai PM Inggris.
OLEH: TRI WIBOWO SANTOSO Mantan Ketua Poros Wartawan Jakarta PELANGGARAN konstitusi yang dilakukan pemimpin hampir di semua negara selalu berujung pada pemakzulan. Bahkan, di Inggris, Boris Johnson memilih mundur sebagai Perdana Menteri setelah dihujani kritik dari publik, lantaran pria yang lahir pada 19 Juni 1964 itu mengadakan pesta di saat pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown di awal pandemi Covid-19 pada 2020. Kejadian itu dikenal dengan skandal partygate. Selain partygate, publik juga menyoroti keputusan Boris Jhonson mengakomodir Chris Pincher, sekutunya di Partai Konservativ Britania Raya untuk menduduki posisi penting, yakni, Deputy Chief Whip. Posisi itu mengatur kontribusi partai untuk bisnis parlemen. Padahal, Pincher sendiri kala itu tengah diselidiki oleh badan pengawas parlemen terkait tuduhan pelecehan seksual, setelah meraba-raba dua pria yang dalam keadaan mabuk. Dua hal itulah yang membuat Boris Jhonson secara legowo mundur dari posisinya sebagai PM Inggris.