DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Portugal sempat digegerkan oleh dugaan pelecehan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh lebih dari 100 pastor.
Hingga kini, mereka masih aktif dalam peran gereja di negara tersebut.
Menurut laporan sebuah komisi penyelidikan yang mulai bekerja pada Januari 2022, diterbitkan Senin (13/2/2023), setidaknya 4.815 anak dilecehkan secara seksual oleh anggota Gereja Katolik Roma di Portugal, kebanyakan pastor, selama 70 tahun.
Laporan tersebut menambahkan bahwa temuan itu adalah "puncak gunung es", menggambarkan 4.815 kasus sebagai jumlah korban "minimum absolut".
"Ada perkiraan (jumlah imam yang dituduh) dan jelas akan lebih dari 100," kata psikiater anak Pedro Strecht, yang mengepalai komisi tersebut, kepada televisi SIC, dikutip Reuters.
Komisi itu mengatakan sedang menyiapkan daftar para imam yang dituduh masih bekerja untuk dikirim ke Gereja dan ke kantor kejaksaan.
Strecht mengatakan mereka yang ada dalam daftar harus dihapus dari peran mereka atau setidaknya dilarang berinteraksi dengan anak-anak dan remaja selama penyelidikan.
Jose Ornelas, ketua Konferensi Wali Gereja, mengatakan lembaga itu belum menerima daftar itu.
"Apa yang Paus (Francis) katakan (adalah)... pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur tidak dapat memegang posisi dalam kementerian selama terbukti bahwa orang tersebut adalah pelaku kekerasan," kata Ornelas, seraya menambahkan Gereja tidak akan melakukan "perburuan penyihir" terhadap anggotanya.
Strecht mengatakan Gereja memiliki "kewajiban moral dan etika untuk bekerja sama dengan otoritas kehakiman" dalam masalah ini.
Perdana Menteri Portugal Antonio Costa mengatakan pengungkapan itu "mengejutkan masyarakat secara keseluruhan", menambahkan bahwa pejabat pemerintah, termasuk menteri kehakiman, akan bertemu dengan anggota komisi.
Presiden Marcelo Rebelo de Sousa, yang mendapat kecaman pada Oktober karena mengatakan 400 kasus dugaan pelecehan seksual oleh anggota klerus tampaknya tidak "terlalu tinggi", mengatakan bahwa Gereja harus dimintai pertanggungjawaban.
Para uskup Portugal akan bertemu pada 3 Maret untuk mempertimbangkan menerapkan "mekanisme yang lebih efisien dan tepat" untuk mencegah pelanggaran di masa depan, kata Ornelas.
Dalam sebuah pernyataan, kelompok pendukung Survivors Network of those Abused by Priests (SNAP) yang berbasis di AS meminta pejabat gereja Portugal untuk "menerbitkan secara jelas nama, foto, tempat tinggal, dan riwayat kerja pendeta yang kejam".
"Tindakan segera diperlukan, dan itu termasuk pemecatan uskup, kanselir, vikjen, atau hierarki gereja lainnya yang terlibat dalam apa yang telah terjadi," kata SNAP.
"Tanpa perubahan di atas, tidak ada yang akan berubah." [Democrazy/cnbc]
