DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Peta koalisi partai politik jelang kontestasi Pilpres 2024 perlahan mulai terlihat.
Mulai dari Koalisi Perubahan yang menempatkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres), lalu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) diisi Golkar, PPP dan PAN dan terakhir Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menempatkan Prabowo Subianto bersama Muhaimin Iskandar.
Sementara PDI Perjuangan sebagai satu satunya parpol yang dapat mengusung sendiri capresnya hingga kini belum memperlihatkan sikap politiknya.
Kendati demikian, mustahil jika PDIP melepas begitu saja tampuk pemerintahan kepada kubu lawan.
Pengamat politik sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago memprediksi Presiden Jokowi bakal memimpin gabungan koalisi guna melanjutkan cita-cita yang sudah dibangunnya selama dua periode berkuasa atau 10 tahun.
“Nampaknya Jokowi akan memimpin barisan fusi gabungan koalisi KIB, KKIR dan PDIP yang merupakan representasi pemerintahan Presiden Jokowi, yang koalisi akan melanjutkan legacy pemerintahan Jokowi,” kata Pangi saat dihubungi di Jakarta, Ahad (19/2/2023).
Untuk memuluskan rencana itu, Pangi mengatakan, kontestasi Pilpres 2024 akan didesain hanya untuk dua poros saja.
Dua poros ini yakni Koalisi Perubahan dan koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.
“Nampaknya Jokowi akan mendesain dua poros dalam pertarungan kontestasi elektoral pilpres 2024,” ujarnya.
Pertarungan dua poros dinilai menguntungkan kubu koalisi pemerintahan, ketimbang harus saling menjatuhkan dalam mencari perolehan suara.
Selain itu mengingaat PDIP pernah merasakan kekalahan pada Pilkada Jakarta tahun 2017.
“Jokowi lebih percaya diri melawan Anies kalau hanya ada dua poros, ketimbang tiga poros, model seperti DKI Jakarta, akan menjadi pembelajaran bagi Jokowi, Ahok menang putaran pertama, putaran kedua pemilih AHY yang enggak masuk putaran kedua, migrasi memilih Anies, akibatnya Ahok kalah telak,” terangnya.
Namun di sisi lain, Pangi menuturkan model dua poros memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Plusnya, pilpres hanya satu kali putaran saja.
“Minusnya akan membuat politik kita terbelah lagi karena ada mengentalnya polarisasi dan keterbelahan karena bipolar, head to head berhadap hadapan dan tidak ada pemecah gelombang,” pungkasnya. [Democrazy/HN]
