DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di bidang kesejahteraan sosial pada survei Januari 2023 meningkat 3,3 persen dibandingkan survei tiga bulan sebelumnya.
Dikutip dari Kompas.id, Senin (20/2/2023), secara umum, kinerja pemerintahan Jokowi-Amin pada survei Januari 2023 mendapat apresiasi positif dari publik setelah sempat turun 4 persen pada survei Oktober 2022.
"Di awal tahun keempat periode kedua pemerintahan Jokowi-Amin ini, derajat kepuasan publik meningkat sebesar 7,2 persen menjadi 69,3 persen," tulis tim Litbang Kompas.
Tingginya kepuasan atas kinerja pemerintah bidang kesejahteraan sosial kali ini merupakan buah dari kerja keras pemerintah mengatasi kemiskinan yang tak lepas dari program-program bantalan sosial yang diberikan untuk merespon gejolak harga kebutuhan pokok dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September lalu.
"Keraguan publik atas upaya pemerintah memberikan bantalan sosial dan mengatasi problem kemiskinan yang terbaca pada survei Oktober 2022 terpatahkan dengan signifikansi peningkatan kepuasan atas kedua indikator kesejahteraan tersebut pada survei Januari 2023," sambungnya.
Tak dapat dimungkiri, naiknya beberapa harga kebutuhan pokok diikuti kenaikan harga BBM pada semester II tahun 2022 di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih akibat pandemi membuat penilaian kinerja bidang kesejahteraan sosial merosot pada survei Oktober 2022, bahkan tercatat terendah sepanjang periode kedua pemerintahan Jokowi-Amin.
"Kini kondisi berbalik arah. Setelah lebih kurang empat bulan masyarakat menerima bantuan langsung tunai (BLT) yang digelontorkan pemerintah sebagai pengalihan BBM bersubsidi hingga Rp 24,17 triliun, tingkat kepuasan pun meningkat."
"Masyarakat merasakan sekali manfaat dari bantalan sosial tersebut. Kepuasan terhadap program bantuan sosial (bansos) ini pun meningkat 7 persen," ujarnya.
Tantangan mengatasi problem kemiskinan yang menguat pada survei sebelumnya perlahan telah berhasil diatasi dengan apresiasi yang tinggi pada survei terbaru dengan derajat kepuasan yang meningkat 8 persen, tertinggi di antara empat indikator lainnya.
Meski berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57 persen atau naik tipis 0,03 persen dibandingkan Maret 2022, apabila dibandingkan dengan posisi September 2021, persentase penduduk miskin pada September 2022 tersebut menurun 0,14 persen.
BLT BBM dan program bansos lainnya yang telah diterima oleh sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat, 14,6 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta; 946.863 anak yatim piatu; 334.011 warga lansia tunggal; dan 98.934 penyandang disabilitas serta penerima manfaat lainya, turut meredam kenaikan angka kemiskinan di Indonesia.
Sebagai informasi, survei periodik melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 25 Januari-4 Ferbruari 2023.
Sebanyak 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis di 38 provinsi di Indonesia.
Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian lebih kurang 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
Melihat lagi ke belakang, BLT sudah dilaksanakan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Saat itu, program bantuan langsung itu mendapatkan kritik dari PDIP yang jadi oposisi.
Namun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut 2008 silam, bahwa BLT melahirkan mental masyarakat peminta-minta.
”Penyaluran BLT membuat bangsa semakin bermental peminta-minta. Memangnya pemerintah RI itu Santa Claus? Bagaimana jika rakyat kita bermental seperti itu?" kata Megawati di Rakernas PDIP di Makassar, 27 Mei 2008 silam.
Megawati pun menyindir keras mengenai harga diri bangsa Indonesia di program bantuan dari Presiden Ri ke-7 SBY tersebut.
Ketua Umum Partai Demokrat yang juga putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pernah menyindir soal BLT ini saat menyampaikan pidato pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).
AHY menyindir progam BLT BBM yang digelontorkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, program BLT awalnya diinisiasi oleh pemerintahan Presiden SBY, namun ketika SBY memulai program tersebut sebagai upaya untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM, PDI Perjuangan yang menjadi pengusung Jokowi, justru mengkritiknya.
"Dulu dihina-hina BLT kita, 'Apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara?' Dibilang kita tak punya cara lain. Padahal, itulah cara yang bijaksana untuk membantu rakyat miskin. Betul?" kata AHY. [Democrazy/ktv]
