DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Sebuah komisi independen yang menyelidiki pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Gereja Katolik mengatakan pada Selasa (14/2/2023) bahwa pihaknya telah mendokumentasikan kasus-kasus yang menunjuk pada sedikitnya 4.815 korban pelecehan seksual.
Dibentuk oleh Konferensi Waligereja Portugis untuk menyelidiki pelecehan dalam beberapa dekade terakhir, komisi menambahkan bahwa ini adalah ‘puncak gunung es’.
Saat menyampaikan laporan tersebut, Presiden komisi sekaligus psikiater anak Pedro Strecht, menggambarkan tujuannya sebagai "memberikan suara untuk kebisuan" para korban.
Dia memberikan penghormatan kepada ratusan orang yang menghubungi stafnya untuk memberikan kesaksian.
"Mereka punya suara; mereka punya nama," katanya, dikutip BBC.
Secara keseluruhan, komisi tersebut mendokumentasikan 564 pengalaman orang-orang yang mengatakan bahwa mereka telah menjadi korban pelecehan oleh para pendeta atau pejabat Gereja lainnya. Latihan tersebut melihat kasus-kasus sejak 1950 silam.
Dalam banyak kasus, kesaksian menunjuk ke anak di bawah umur lainnya yang telah dilecehkan - maka perkiraan ribuan korban lebih lanjut.
Sepanjang presentasinya, Strecht mengutip kesaksian para korban, menekankan dampak pelecehan terhadap mereka.
Dia mengutip "lubang hitam" di mana seorang korban mengatakan bahwa dia pernah hidup.
Presiden Konferensi Waligereja Portugal, José Ornelas, Uskup Leiria-Fátima, akan membuat pernyataan nanti.
Pada Minggu (12/2/2023), dia mengatakan telah menerima laporan itu "dengan rasa terima kasih", dan bahwa sesi luar biasa yang dijadwalkan pada 3 Maret akan membahas cara terbaik untuk menawarkan "keadilan" kepada para korban.
Menurut komisi, total 25 kasus telah diserahkan ke jaksa penuntut umum. Banyak lainnya jatuh di luar undang-undang pembatasan.
Di antara rekomendasi laporan tersebut adalah, dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, ketentuan yang ada bagi korban untuk dapat mengajukan tuntutan pidana hingga usia 25 tahun, bahkan jika undang-undang pembatasan berlaku, harus dinaikkan menjadi 30 tahun. [Democrazy/Oke]
