DEMOCRAZY.ID - Rapat antara pemerintah dengan Komisi VIII DPR, Rabu (8/2) mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pembiayaan haji di Indonesia. Mulai dari pengantaran stiker, wrapping kursi roda, pengadaan gelang jemaah, sampai biaya perawatan mobil di wisma haji. Rapat itu belum menyimpulkan besaran biaya yang ditanggung jemaah tahun ini. Sejumlah komponen pembiayaan yang janggal itu diantaranya disampaikan Abdul Wachid, anggota Komisi VIII DPR dari Partai Gerindra. Sorotan tersebut dia sampaikan setelah Panja Biaya Haji DPR melakukan kunjungan ke Arab Saudi beberapa waktu lalu. ’’Bukan kami umrah atau jalan-jalan. Kami blusukan,’’ katanya. Wachid mengatakan dari dokumen yang dia dapat di Kemenag, ada komponen biaya pelayanan dan pengantaran stiker yang mencapai Rp 800 juta. Lalu, juga ada biaya wrapping (membungkus) kursi roda jamaah Rp 270 juta. Yang tidak kalah signifikan lagi adalah biaya pemeliharaan kendaraan di kantor misi atau wisma haji Rp 6 miliar. ’’Ini tolong angka-
DEMOCRAZY.ID - Rapat antara pemerintah dengan Komisi VIII DPR, Rabu (8/2) mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pembiayaan haji di Indonesia. Mulai dari pengantaran stiker, wrapping kursi roda, pengadaan gelang jemaah, sampai biaya perawatan mobil di wisma haji. Rapat itu belum menyimpulkan besaran biaya yang ditanggung jemaah tahun ini. Sejumlah komponen pembiayaan yang janggal itu diantaranya disampaikan Abdul Wachid, anggota Komisi VIII DPR dari Partai Gerindra. Sorotan tersebut dia sampaikan setelah Panja Biaya Haji DPR melakukan kunjungan ke Arab Saudi beberapa waktu lalu. ’’Bukan kami umrah atau jalan-jalan. Kami blusukan,’’ katanya. Wachid mengatakan dari dokumen yang dia dapat di Kemenag, ada komponen biaya pelayanan dan pengantaran stiker yang mencapai Rp 800 juta. Lalu, juga ada biaya wrapping (membungkus) kursi roda jamaah Rp 270 juta. Yang tidak kalah signifikan lagi adalah biaya pemeliharaan kendaraan di kantor misi atau wisma haji Rp 6 miliar. ’’Ini tolong angka-