DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kepolisian meningkatkan pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
Baru-baru ini, Polda Kaltim mendirikan pos pengamanan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP.
Diketahui, beberapa waktu lalu terjadi aksi pencurian spare part alat berat di lokasi pembangunan IKN Nusantara.
Kapolres Penajam Paser Utara (PPU) AKBP Hendrik Eka Bahalwan mengemukakan, barang milik pekerja proyek di IKN Nusantara yang dicuri merupakan monitor alat berat (ekskavator).
Kapolres PPU mengatakan, pelaku pencurian beraksi saat alat berat tersebut tidak digunakan.
"Mereka mencari pada jam off saat alat berat tidak digubakan,” ungkapnya.
Sebanyak empat alat monitor alat berat senilai Rp 200 juta dicuri di lokasi proyek IKN Nusantara.
Saat ini kasus masih ditangani, dan Polres PPU telah melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) sebanyak tiga kali.
Hendrik melanjutkan, beberapa saksi juga telah diperiksa. Namun terduga pelaku masih dalam pengejaran.
"Pelaku masih didalami dan dalam pengejaran, sampai sekarang saksi yang sudah dikumpulkan masih menunjuk ke beberapa kemungkinan," ujarnya.
Penyebab aksi pencurian terjadi di kawasan inti IKN Nusantara, menurutnya karena umumnya pekerja proyek tidak terlalu memperhatikan keamanan alat-alat mereka.
Untuk itu, selain meningkatkan sisi pengamanan melalui patroli dari kepolisian, keamanan dari internal pekerja proyek juga harus ditingkatkan.
Mengenai hal ini, Polres PPU dan pihak terkait akan segera mengumpulkan beberapa pekerja di IKN Nusantara.
"Mereka ini tidak open terhadap inventarisnya, itu yang membuat kami agak sedikit kesulitan. Tidak hanya mengandalkan aparat TNI/Polri di sana tetapi dari pemilik juga," pungkasnya.
Kasus pencurian komponen alat berat di kawasan IKN Nusantara turut menjadi atensi Kodim 0913 PPU.
"Pencurian jadi atensi karena ini bukan hanya terkait tugas pokok atau beban pokok satu entitas tetapi seluruhnya," ungkap Dandim PPU Letkol Inf Arfan Affandi
Menurut Arfan, pengamanan juga terus ditingkatkan, termasuk patroli rutin.
Selain itu, metode pengamanan lain juga tengah dirancang agar lebih efektif.
Diakui Arfan, terdapat keterbatasan yang dialami di tengah medan penugasan yang relatif menantang.
Untuk itu, metode pengamanan dipastikan akan melibatkan Kepala Satuan Kerja di IKN Nusantara.
Kemudian juga melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab di proyek pekerjaan IKN Nusantara, serta para pihak yang terlibat dalam Kerja Sama Operasional.
"Tentunya memang harus didukung dari pihak samping, artinya dibantu oleh pihak yang sedang melaksanakan pekerjaan karena batas kemampuan TNI/Polri," sambungnya.
Mengenai gambaran pola pengamanan yang akan diterapkan pascakejadian ini, kata Dandim dilakukan mulai dari tahap awal.
Misalnya, semua yang akan masuk ke wilayah pekerjaan proyek didata secara internal oleh perwakilan pekerja.
Sementara untuk pihaknya juga akan menerapkan yang sama, misalnya setiap personel TNI yang berpatroli, mencatat setiap kejadian yang ditemui, mulai dari waktu, hingga gambaran situasinya. [Democrazy]
