DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, mengatakan proyek kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) telah diincar sejak lama.
Anthony menduga proyek yang mendatangkan pendapatan fantastis ini sudah dilirik sejak lama untuk meminta uang dari warga DKI Jakarta.
Tetapi, proyek ini diduga tertunda saat Anies Baswedan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan menjabat selama 1 periode.
“Proyek ERP sudah dilirik sejak lama untuk “memalak” warga, tetapi tertunda ketika Anies Baswedan naik jadi Gubernur?” ujar Anthony, dikutip dari akun Twitter pribadi pada Senin (20/2/2023).
Usai Anies lengser dan DKI Jakarta dipimpin oleh penjabat yang tidak mendapat mandat dari rakyat, pemerintah seakan aji mumpung untuk memberlakukan kebijakan tersebut.
Pengamat ekonomi politik dan kebijakan ini mempertanyakan siapa dalang dari kebijakan jalan berbayar atau ERP ini.
“Sekarang aji mumpung, Penjabat Gubernur yang tidak ada mandat dari rakyat mau hidupkan kembali ERP lagi. Siapa investor dalang semua ini?” ujar Anthony.
Untuk diketahui, diwacanakan ada sekitar 25 ruas jalan yang akan menjadi lokasi penerapan kebijakan ini dengan tarif mulai dari Rp5.000 hingga Rp19.000.
Dalam keterangan resminya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru mengatakan hingga saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian sehingga masukan atau aspirasi dari masyarakat sangat ditunggu.
Proyek ERP sudah dilirik sejak lama untuk “memalak” warga, tetapi tertunda ketika Anies Baswedan naik jadi Gubernur? Sekarang aji mumpung, Penjabat Gubernur yang tidak ada mandat dari rakyat mau hidupkan kembali ERP lagi. Siapa investor dalang semua ini?https://t.co/FKO307LhfQ
— Anthony Budiawan (@AnthonyBudiawan) February 18, 2023
“Rencana implementasinya masih butuh waktu panjang, aturannya pun masih dalam proses kajian. Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya,” ujar Heru pada Selasa (7/2/2023). [Democrazy/NW]
