DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kemarin, DPR sepakat untuk menyetujui Perpu Ciptaker yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi, kecuali Demokrat dan PKS, di mana kedua partai ini sama-sama mendukung Anies sebagai capres dalam Pemilu 2024.
Bagaimana dengan Nasdem yang juga menjadi partai pendukung Anies dalam koalisi perubahan?
Ternyata, Nasdem ikut bersama pemerintah menyetujui Perpu Ciptaker disahkan menjadi undang-undang.
Sementara itu, ada tanda-tanda yang cukup menarik tentang Anies Baswedan.
Dalam wawancara dengan CNN, Anies Baswedan menyebutkan bahwa intinya dia akan melanjutkan pembangunan ibu kota baru (IKN), karena itu sudah menjadi undang-undang.
Padahal, selama ini publik menganggap bahwa Anies adalah antitesa Jokowi.
Kalau benar sikap Anies akan melanjutkan IKN, apakah anggapan publik itu tersebut tidak salah?
“Itu ujian yang paling radikal buat Anies. Kalau dia setuju sesuatu yang sudah menjadi undang-undang, itu dia harus setuju semua hal yang sejenis itu,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (16/2/23) dalam sebuah diskusi rutin bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN.
Menurut Rocky, jika sikap Anies demikian, itu artinya Anies juga setuju dengan Undang-undang Omnibuslaw.
Dan itu artinya buruh tidak akan mendukung Anies, karena berarti Anies akan setuju upacara penistaan buruh.
Undang-undang omnibuslaw itu final bagi buruh, itu penistaan tentang harkat dan martabat sebagai buruh. Itu ujian alam pertama.
Ujian yang kedua, kata Rocky, adalah soal IKN. Orang juga ingin tahu berapa anggaran IKN.
“Kalau sudah jadi undang-undang harus dilakukan, berarti akan ada utang terus-menerus. Artinya, Anies akan meneruskan cara berhutang Jokowi. Kan gampang betul. Jadi kalau mau konsisten itu yang akan dilakukan,” tambah Rocky.
“Nah, kita berpikir, kalau itu yang dilakukan ya mending Jokowi saja yang melanjutkan, nggak usah Anies. Kan tema ini yang kita sebut tema radikal, artinya harus ada sikap, mau berubah atau mau melanjutkan. Ternyata Anies hanya mau melanjutkan. Jadi buat apa ada semacam relawan yang berkumpul di sekitar Anies, tapi di ujungnya adalah melanjutkan proyek Jokowi. Ini kita lakukan semacam analisis yang betul-betul radikal, bukan kita ingin menghalangi Anies. Tapi kita ingin tahu konsistensi etis dari seorang pemimpin di masa depan,” ungkap Rocky.
Logika ini muncul dari logika Anies yang menyatakan bahwa semua undang-undang mesti dijalankan.
Padahal, kita bahwa banyak sekali produk undang-undang yang dibuat oleh Jokowi yang betul-betul ditentang oleh rakyat.
Soal IKN, misalnya, masyarakat sudah meminta agar Undang-undang IKN direvisi, tetapi kita tahu bahwa di ujungnya DPR dipastikan menyetuji, sama halnya dengan undang-undang omnibuslaw.
Misalnya, salah satunya soal hak milik yang diusulkan supaya investor datang semua. Itu artinya, jika Anies nanti terpilih, juga akan menyetujui hal itu.
“Ya itu, kalau kita lanjutin lanjutin lagi, itu artinya Anies akan jadi sales promotion boy dari Jokowi. Jadi, Anies akan memasarkan itu seperti Jokowi, seolah-olah disuruh Jokowi. Jadi, apa pointnya, nanti kalau orang bertanya Anies itu Jokowers atau bahkan semacam petugasnya Jokowi? Ini pertanyaan yang mesti dijawab. Kita ingin supaya betul-betul ada kejernihan dalam persaingan politik nanti,” tambah Rocky.
Kalau ada yang mengatakan bahwa Kalimantan perlu infrastruktur,menurut Rocky, memang semua tempat perlu infrastruktur, tapi tak harus dengan membangun IKN.
Rakyat Kalimantan memang berhak untuk menerima sekolah, membangun universitas, membangun jalan, membangun irigasi, tetapi bukan dalam konsep IKN yang satu paket, di mana akan ada otorita, lalu dalam otorita itu akan ada perjanjian dengan pihak swasta yang membiayai. Itu masalahnya.
“Lain kalau IKN. IKN itu satu konsep politik yang akan mengingatkan kita pada legasi Jokowi. “Jadi Anies diminta untuk meneruskan legasi Jokowi, konyolnya di situ tuh. Jadi, kita mau keras, justru karena teman, kita harus keras,” ujar Rocky.
[Democrazy/FNN]
