DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengungkap celah untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo usai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja akhir tahun 2022 kemarin.
Isu ini menambah panjang kontroversi yang meliputi Perppu Cipta Kerja hingga turut ditanggapi oleh mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli.
Dilihat di kanal YouTube Realita TV, Rizal memang tidak blak-blakan mendukung pemakzulan Jokowi tersebut.
Pasalnya Rizal menilai tidak berkapasitas mengomentari sisi legal dari kemungkinan pemakzulan tersebut.
Namun Rizal dengan tegas mendorong Jokowi untuk mundur saja dari jabatannya sebagai presiden.
Bahkan tanpa ragu ekonom senior itu membongkar sederet "dosa" yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi.
"Sebetulnya saya tidak lihat dari konteks legal-nya. Bahwa pemerintah ini gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rakyat makin susah gitu lho," terang Rizal, dikutip pada Sabtu (7/1/2023).
"Yang kedua gagal menegakkan hukum yang benar. Bisanya cuma utang doang, bikin susah rakyat," sambungnya.
Rizal menilai sudah tidak ada lagi hal positif yang bisa dibanggakan dari pemerintahan Jokowi sehingga dia menyarankan supaya sang RI 1 mengundurkan diri saja.
"Jadi dalam konteks begitu, sudah pantas banget lah Pak Jokowi mengundurkan diri karena dia nggak bisa nyelesaiin masalah kok. Kalau soal argumen legalnya, saya kira pakar hukum tata negaranya sudah bersuara," kata Rizal.
Rizal juga mengkritik keras penerbitan Perppu Cipta Kerja yang disebut-sebut demi mengantisipasi krisis global yang disinyalir terjadi tahun 2023 ini.
"Itu argumen ngawur punya. Mengatasi krisis hari ini aja nggak bisa, terus diharapkan bisa mengantisipasi menyelesaikan krisis yang lebih berat. Ya nggak bisa lah," jelasnya.
Rizal mendasarkan pernyataannya ini dari pengakuan rektor beberapa universitas swasta yang sudah babak belur karena ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19.
Pasalnya banyak mahasiswa mereka yang tak mampu membayar biaya kuliahnya, sementara di sisi lain kampus juga tidak tega untuk mengeluarkan.
"Kita harap ini pemerintah mampu beresin ekonomi sehingga mahasiswa kembali normal bisa bayar uang kuliahnya. Ternyata kan nggak bisa. Terus pemerintah ini diharapkan mampu nyelesaiin masalah lebih berat lagi, ya nggak bisa, nggak mampu," tandasnya. [Democrazy/suara]
