DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbicara mengenai upaya pemerintah menyetop ekspor barang mentah atau raw material.
Luhut bahkan mengaku sempat dihujani kritik oleh berbagai pihak.
"Jadi kita punya barang ini semuanya, tapi dulu kita ekspor aja raw material, tak ada value-added. Sekarang kita buat jadi satu. Banyak yang nentang saya dulu, Luhut anu-nya China, segala macem, emang saya bodoh apa? Nggak," kata Luhut yang disiarkan melalui kanal YouTube Huria Kristen Batak Protestan, Minggu (8/1/2023).
Meski begitu, Luhut mengaku tak memusingkan penilaian tersebut. Pemerintah pun kemudian berupaya mengekspor raw material dengan nilai tambah melalui ilirisasi.
Kebijakan itu pun, kata dia, mulai menampakkan hasil. Luhut bahkan berujar China sebagai negara pengimpor raw material menuruti permintaan RI.
"Tapi saya mesti mengalah sampai pada satu titik di mana kita bisa lead from. Setelah 6 tahun sekarang, kita mulai deal dengan mereka dan tidak ada satu pun kriteria yang saya berikan tidak dituruti oleh China. Boleh dicek ke mana-mana," ujarnya.
Luhut Bicara Digitalisasi
Dalam kesempatan itu, Luhut juga berbicara soal upaya pemerintah memberantas korupsi melalui digitalisasi.
Karena itu, ia meminta seluruh belanja kebutuhan instansi pemerintah masuk e-katalog.
"Kita nggak ada masalah investasi, kita justru sekarang menata nya supaya bagus, itu masalah kami. Karena begitu orang melihat sangat hebatnya Indonesia, jadi inflow uang masuk ke Indonesia itu ratusan triliun sekarang ini. Bagaimana kita kelola sekarang ini yang sangat penting. Makanya kita digitalisasi supaya kurangi korupsi," jelasnya.
Luhut kemudian mencontohkan belanja kebutuhan TNI mulai dari makan hingga pakaian dimasukkan ke dalam e-katalog agar prosesnya berjalan transparan.
Prinsipnya, setiap belanja kebutuhan lembaga pemerintahan pasti akan diaudit.
"Karena ke mana pun, sooner or later lambat laun semua pekerja kami audit. TNI aja saya suruh audit, kemarin saya kumpulin semua kepala staf angkatan sama Wamenhan semua diaudit. Masa celana dalam aja nggak boleh di-anu, mesti rahasia? Ndak bener itu," ujar Luhut. [Democrazy/detik]
