DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Presiden Jokowi boleh saja bangga dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022, moncer di level 5 persen.
Di baliknya, ada ancaman serius. Kesenjangan ekonomi semakin menjulang.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, Jakarta, Rabu (18/1/2023), menyebut ironi bagi Indonesia saat ini.
“Rakyat masih terjajah. Setidaknya, dalam bidang ekonomi yang dikuasai dan dinikmati kaum ‘borjuis’ oligarki. Mereka menguasai sumber kekayaan alam dan sumber ekonomi lainnya,” ungkap Anthony.
Pandemi COVID-19 sejak 2022 hingga 2021, menurutnya, tak beda dengan dua sisi mata uang.
Satu sisi, pandemi merupakan bencana bagi masyarakat.
Mereka dicekam ketakutan, kehilangan sanak saudara serta kerabat, dan banyak dari mereka kehilangan mata pencaharian.
Di lain sisi, kata dia, pandemi COVID-19 menjadi kesempatan di dalam kesempitan bagi segelintir ‘borjuis’ oligarki untuk menumpuk kekayaan.
Pertama, pandemi digunakan sebagai alasan untuk menambah defisit APBN dalam jumlah sangat besar. “Defisit APBN 2020 hampir Rp956 triliun, dan defisit APBN 2021 mencapai Rp784 triliun,” imbuhnya.
Artinya, kata dia, nilai proyek yang dibiayai APBN meningkat drastis.
Baik terkait proyek bantuan sosial (bansos), maupun proyek atas nama pemulihan ekonomi nasional, seperti kartu prakerja, infrastruktur termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, proyek kesehatan termasuk PCR.
“Sektor keuangan, dan lainnya. Proyek-proyek tersebut tentu saja sangat menguntungkan bagi ‘borjuis’ oligarki yang mengerjakan proyek-proyek tersebut, dan membuat mereka menjadi tambah kaya,” tegas Anthony.
Kedua, menurutnya, pandemi membuat kebijakan moneter global menjalankan kebijakan suku bunga rendah dan quantitative easing.
Berdampak kepada harga komoditas seperti mineral, batubara, minyak sawit dan komoditas perkebunan lainnya, naik tajam.
“Hal ini membuat kekayaan ‘borjuis’ oligarki penguasa tambang dan perkebunan meningkat tajam,” imbuhnya.
Tak heran bila kekayaan Low Tuck Kwong, salah satu raja batu bara Indonesia, melejit hingga Rp148 triliun dalam satu tahun.
Pada 2022, naik 4 kali lipat ketimbang 2021. Kini, konsesi tambang milik Low Tuck Kwong seluas 81.265 hektare.
“Melalui Batubara, Low Tuck Kwong menjadi orang nomor 2 terkaya Indonesia, naik dari peringkat 30, dan kemudian peringkat 18 pada 2021,” ungkapnya.
Luar biasa. Pandemi telah membawa ‘borjuis’ oligarki berhasil menambah kekayaannya dengan jumlah yang sangat tidak normal.
Negara sebagai pemilik kekayaan alam hanya mendapat sebagian kecil saja.
Ketika ‘borjuis’ oligarki berpesta pora, rakyat sebaliknya menahan derita. Pajak naik. Harga pangan naik.
Harga minyak goreng melonjak. Yang lebih mengenaskan, harga BBM, Pertalite dan Solar juga dinaikkan mulai 3 September 2022.
“Cara menaikkan harga BBM sangat tidak manusiawi. Melalui ‘propaganda’ informasi yang akhirnya terbukti tidak benar. Katanya, subsidi mencapai Rp500 triliun. Bahkan Rp700 triliun. Yang semuanya terbukti tidak benar,” ungkapnya.
Kemiskinan Melejit
Dampak kenaikan harga BBM, dampaknya mengenaskan. Jumlah penduduk miskin naik, di tengah orang kaya semakin kaya. Di tengah pendapatan negara melonjak tajam.
“Naik 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, subsidi BBM dipangkas, membuat kemiskinan meningkat,” papar Anthony.
Jumlah penduduk miskin per September 2022, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), mengalami kenaikan 200.000 orang dalam 6 bulan. Dari 26,16 juta pada Maret 2022 menjadi 26,36 juta orang pada September 2022.
Garis kemiskinan, masih menurut BPS, mempunyai pendapatan di bawah Rp487.908 per orang per bulan. Sangat rendah, termasuk kemiskinan absolut.
Sedangkan garis kemiskinan menurut Bank Dunia, dengan pendapatan di bawah Rp1,1 juta per orang per bulan mencapai 167,8 juta orang pada 2021. Atau mencapai 60,7 persen dari populasi.
Dengan kenaikan harga pangan dan BBM, angka kemiskinan ini sepertinya akan bertambah lagi.
Kondisi ini jelas sangat tidak adil. Kemakmuran hanya milik kaum ‘borjuis’ oligarki. Sedangkan kebanyakan rakyat tetap miskin, atau dimiskinkan.
“Bukti pemerintah gagal mewujudkan keadilan dan kemakmuran seperti diperintahkan konstitusi dan Pancasila,” pungkasnya. [Democrazy/Inilah]
