DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Impian Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dimajukan sebagai calon presiden (capres) oleh PDI Perjuangan pada 2024, dinilai bertolak belakang dengan kenyataan ekonomi masyarakat di daerah yang dipimpinnya.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai kinerja Ganjar Pranowo selama dua periode tak memberikan kesejahteraan yang maksimal kepada masyarakat Jawa Tengah.
"Ganjar pun masih banyak permasalahan di Jawa Tengah. Di sisa masa jabatannya, angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah masih tinggi yakni sebesar 1,97 persen, berdasarkan data BPS Jawa Tengah," ujar Efriza, Senin (23/1).
Efriza mencatat, sudah 9 tahun Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah, atau sejak 2013 silam, ekonomi warga di sana belum diperbaiki secara signifikan.
"Artinya secara individu, Ganjar tidak dalam posisi kandidat (capres bagi PDIP) yang amat berhasil dan berkualitas," tuturnya.
Maka dari itu, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo ini melihat ada ketidaksesuaian antara hasil survei yang menempatkan Ganjar di urutan atas dengan hasil kerjanya sebagai Gubernur Jawa Tengah.
"Ganjar layak diusung ketimbang Puan Maharani, dari segi elektabilitas. Tetapi dengan klaim ia telah berhasil menuntaskan angka kemiskinan, hal ini masih bisa diperdebatkan," demikian Efriza.
Soal Kemiskinan di Jateng, Pengamat Singgung Gubernur Ganjar: Dua Periode Hanya Lip Service!
Persoalan angka kemiskinan di Jawa Tengah, menurut Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab, menjadi batu sandungan bagi Ganjar Pranowo.
Gubernur Jawa Tengah itu digadang-gadang sebagai bakal capres potensial dengan survei yang cukup tinggi.
Soal kemiskinan itu sempat disinggung juga oleh Rocky Gerung dan Rizal Ramli. Padahal Jawa Tengah termasuk provinsi yang angka kemiskinannya tinggi.
"Sulit dibantah kalau datanya valid. Artinya, apa yang dikerjakan Ganjar di dua periode ini hanya lip service, hanya bisa mengangkat pamor pribadi tanpa bisa menunjukkan kinerja konkrit sebagai kepala daerah," kata Fadhli, Rabu 11 Mei 2022.
Kalau memang angka kemiskinan itu tinggi, maka ia juga mempertanyakan kinerja kepala daerahnya.
Sudah melakukan apa saja sehingga rakyat miskin terbilang tinggi.
Apalagi lanjut dia, sampai digembar gemborkan kalau masyarakat Jateng itu sejahtera.
"Tentu menjadi pertanyaan besar. Lalu siapa yang disejahterahkannya?" katanya.
Kemiskinan menurutnya bukan saja soal masyarakat yang miskin.
Tapi imbas dari itu akan terjadi berbagai persoalan lainnya, termasuk penyakit masyarakat hingga kriminalitas.
"Perlu diwaspadai juga peningkatan radikalis, karena kemiskinan juga merupakan salah satu sumber infiltrasi paham radikal," pungkasnya
Kemiskinan di Jawa Tengah Tinggi, Kinerja Ganjar Pranowo Dikritik
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai Gubernur Ganjar Pranowo dalam membangun Provinsi Jawa Tengah selama dua periode tidak menyeluruh.
"Artinya Ganjar selama ini membangun tidak menyeluruh di wilayah Jawa Tengah. Daerah Wonogiri tampaknya kurang mendapat perhatian Ganjar,” kata Jamiluddin di Jakarta, Jumat 29 April 2022.
Hal itu terkait pembangunan wilayah Paranggupito, Wonogiri karena sudah puluhan tahun masyarakat hidup tanpa air bersih.
Oleh karena itu, lanjutnya, dari sisi komunikasi politik, peresmian akses air bersih yang dilakukan Ketua DPR Puan Maharani menjadi pesan keras buat Ganjar dalam hal kinerja.
Ia mengingatkan Ganjar untuk segera melakukan evaluasi di sisa masa jabatannya ini.
“Ganjar sebaiknya di sisa masa pemerintahan ini melakukan evaluasi, wilayah mana saja yang selama ini memang kurang mendapat perhatian, itu poinnya,” katanya menegaskan.
Selain itu, Wonogiri juga dikenal dengan masalah kemiskinan yang cukup tinggi, sedangkan salah satu program dari pemerintahan Jokowi adalah mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
“Namun realitasnya, kita melihat daerah Jawa Tengah itu adalah tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Dari sudut itu memang kelihatannya Ganjar sebagai wakil dari pemerintah pusat ini kurang fokus mengatasi kemiskinan di wilayahnya,” jelasnya.
Menurut dia, kinerja Ganjar selama ini kurang mampu mengkoordinir para wali kota dan bupati di wilayah Jawa Tengah agar pembangunan di sana bisa merata.
“Jadi, sekalipun daerahnya menunjukkan keberhasilan, belum tentu bisa disimpulkan hasil kerja gubernurnya. Karena bagaimanapun gubernur sifatnya mengkoordinir, operasionalnya ada di kepala tingkat dua bupati atau walikota” katanya.[Democray/rmol]
