DEMOCRAZY.ID - DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menolak perpanjangan jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Belum lama ini para kades se-Indonesia berunjuk rasa di gedung DPR RI Jakarta untuk mendesakkan tuntutan perpanjangan jabatan 9 tahun. GMNI mengingatkan pemerintah dan fraksi DPR RI tidak mengkapitalisasi isu perpanjangan jabatan kades untuk praktik politik dagang sapi di Pemilu 2024. “Baik Pemerintah maupun Fraksi di DPR RI, agar jangan sampai menggunakan politik dagang sapi di momentum ini untuk pemilu 2024,” kata Sekjen DPP GMNI Muhammad Ageng Dendy Setiawan dalam siaran pers, Rabu malam (18/1/2023). GMNI menilai perpanjangan masa jabatan dari 6 menjadi 9 tahun sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Masa jabatan yang panjang kata Dendy juga berpotensi melahirkan dinasti-dinasti baru di desa. Dampaknya regenerasi kepemimpinan di desa menjadi terhambat. “Sehingga akan memunculkan polemik di masyarakat dan menjadikan masyarakat hopeless terhad
DEMOCRAZY.ID - DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menolak perpanjangan jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Belum lama ini para kades se-Indonesia berunjuk rasa di gedung DPR RI Jakarta untuk mendesakkan tuntutan perpanjangan jabatan 9 tahun. GMNI mengingatkan pemerintah dan fraksi DPR RI tidak mengkapitalisasi isu perpanjangan jabatan kades untuk praktik politik dagang sapi di Pemilu 2024. “Baik Pemerintah maupun Fraksi di DPR RI, agar jangan sampai menggunakan politik dagang sapi di momentum ini untuk pemilu 2024,” kata Sekjen DPP GMNI Muhammad Ageng Dendy Setiawan dalam siaran pers, Rabu malam (18/1/2023). GMNI menilai perpanjangan masa jabatan dari 6 menjadi 9 tahun sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Masa jabatan yang panjang kata Dendy juga berpotensi melahirkan dinasti-dinasti baru di desa. Dampaknya regenerasi kepemimpinan di desa menjadi terhambat. “Sehingga akan memunculkan polemik di masyarakat dan menjadikan masyarakat hopeless terhad