DEMOCRAZY.ID - Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Morowali dan Morowali Utara, Katsaing, membeberkan kronologi kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) versi mereka. Menurut dia, banyak orang tidak melihat latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Katsaing menjelaskan, sebelum mogok kerja dilakukan pada Sabtu pekan lalu, 14 Januari 2023, sebetulnya para pekerja sudah melakukan aksi. "Sejak 22 September sampai 24 September 2022 kalau tidak salah, teman-teman sudah melakukan mogok (kerja)," ujar Katsaing pada Tempo, Selasa malam, 17 Januari 2023. "Nah, pada saat itu tidak ada kejadian (rusuh), karena TKA (tenaga kerja asing) Cina tidak melakukan upaya-upaya yang mungkin bisa memicu." Langkah Mediasi dan Perundingan Setelah berdemo, kata Katsaing, tidak ada keputusan pemerintah, baik dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota maupun Wakil Bupati atau Bupati Morowali Utara. Pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan
[EKSKLUSIF] Serikat Pekerja Morowali Beberkan Kronologi Bentrok di PT GNI: 'Para TKA China Yang Nyerang Duluan!'
Januari 18, 2023
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Morowali dan Morowali Utara, Katsaing, membeberkan kronologi kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) versi mereka. Menurut dia, banyak orang tidak melihat latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Katsaing menjelaskan, sebelum mogok kerja dilakukan pada Sabtu pekan lalu, 14 Januari 2023, sebetulnya para pekerja sudah melakukan aksi. "Sejak 22 September sampai 24 September 2022 kalau tidak salah, teman-teman sudah melakukan mogok (kerja)," ujar Katsaing pada Tempo, Selasa malam, 17 Januari 2023. "Nah, pada saat itu tidak ada kejadian (rusuh), karena TKA (tenaga kerja asing) Cina tidak melakukan upaya-upaya yang mungkin bisa memicu." Langkah Mediasi dan Perundingan Setelah berdemo, kata Katsaing, tidak ada keputusan pemerintah, baik dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota maupun Wakil Bupati atau Bupati Morowali Utara. Pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan