DEMOCRAZY.ID - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menyoroti Heru Budi Hartono yang dinilainya masih lemah komunikasi publiknya selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Hal itu, kata PDIP, tercermin dari sejumlah kebijakan yang diambil Heru Budi yang kerap menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. "Perlu saya sampaikan pada Pak Pj, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pak Pj. Pertama, yang menjadi kegelisahan F-PDIP soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah sehingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan," kata Gembong Warsono saat Heru Budi menyambangi Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta di Lantai 8 gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (19/12/2022). Gembong menyebut setidaknya ada dua kebijakan Heru Budi yang membuat fraksinya risau. Pertama, mengenai pembatasan usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun. PDIP bahkan memberi nilai minus untuk Heru karena menerbitkan
DEMOCRAZY.ID - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menyoroti Heru Budi Hartono yang dinilainya masih lemah komunikasi publiknya selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Hal itu, kata PDIP, tercermin dari sejumlah kebijakan yang diambil Heru Budi yang kerap menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. "Perlu saya sampaikan pada Pak Pj, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pak Pj. Pertama, yang menjadi kegelisahan F-PDIP soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah sehingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan," kata Gembong Warsono saat Heru Budi menyambangi Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta di Lantai 8 gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (19/12/2022). Gembong menyebut setidaknya ada dua kebijakan Heru Budi yang membuat fraksinya risau. Pertama, mengenai pembatasan usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun. PDIP bahkan memberi nilai minus untuk Heru karena menerbitkan