DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Hasil survei yang mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin di atas 70 persen patut dipertanyakan kredibilitasnya.
Sebab, ini tidak berpengaruh siginifikan pada elektabilitas partai politik (parpol) yang berkuasa, yakni PDI Perjuangan yang terus tercatat di kisaran 20 persenan.
Hal tersebut merupakan analisis Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/12).
"Kalau PDIP juga elektabiltas stagnan ini menjadi pertanyaan terbesar," ujar Jerry.
Salah satu indikator yang menurut Jerry cukup nyata untuk menunjukan tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi-Maruf mencapai 70 persen dalam survei terbaru Poltracking tidak masuk akal, adalah sejumlah kebijakan yang tak mendapat dukungan dari masyarakat.
"Kalau saya survei Jokowi saat ini dengan kenaikan BBM dan gas elpiji rencana tahun depan akan naik, dan kita barusan impor 200-400 ribu ton beras dan RUU KHUP yang kontroversial, maka surveinya paling mentok di 50 persen atau di bawah itu," urainya.
Dari segi ekonomi, dilihat doktor komunikasi politik America Global University ini, juga memperlihatkan ketidaksesuaian antara hasil survei Poltracking dengan kenyataan yang ada.
"Dari segi inflasi, kini masih di kisaran 5,42 persen dari sebelumnya 5,71 persen," katanya.
Maka dari itu, Jerry menyimpulkan bahwa survei Poltracking yang mencatat kepuasaan pemerintahan Jokowi-Maruf tinggi merupakan settingan untuk tujuan politik.
"Kenapa di survei terus di atas 70 persen? Ini bagian brain washing publik. Mind set mereka berpikir Jokowi layak diperpanjang masa jabatannya," tuturnya.
"Saya menduga ini survei settingan dan pesanan. Perlu di audit pendana survei seperti ini, apakah oligarki yang bermain?" demikian Jerry menambahkan. [Democrazy/rmol]
