DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, meminta masyarakat hingga pegiat demokrasi untuk waspada dengan adanya upaya pemufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan.
Pernyataan Herzaky itu menyusul adanya pernyataan dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.
"Para pegiat Demokrasi, rakyat yang terus peduli dengan demokrasi di negeri ini, mari kita tetap waspada dengan upaya permufakatan jahat melanggengkan kekuasaan, yang terus disuarakan segelintir elite. Jangan surut walaupun hanya selangkah," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (9/12/2022).
Menurutnya, kekinian para elit pendukung pemerintah makin kuat menunjukkan syahwat kekuasaannya. Malah, kata dia, rakyat kecil kekinian tak pernah dipikirkan.
"Dengan entengnya secara bergantian melantangkan wacana presiden tiga periode ataupun penundaan pemilu 2024. Seakan-akan melanggar konstitusi, mengkhianati amanah reformasi 1998 yang membatasi kekuasaan presiden maksimal dua periode, itu hal receh dan biasa saja bagi mereka," ungkapnya.
Ia menilai, kekinian justru para elit mengganggap pelanggaran konstitusi sebagai goyunan.
Padahal, seharusnya para elite malu, sebab masyarakat kekinian menolak presiden 3 periode dan penundaan Pemilu 2024.
"Tak pernah ada pro kontra mengenai perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode ataupun perpanjangan masa jabatan presiden dua atau tiga tahun. Yang ada hanya nafsu segelintir elit yang tak kunjung padam yang terus mendapatkan penolakan secara luas oleh sebagian besar rakyat Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, Herzaky menyampaikan, hasil survei mayoritas publik menolak presiden 3 periode.
Untuk itu, ia meminta semua pembantu Presiden khususnya yang ada di pemerintahan fokus saja bekerja.
Terlebih berhenti untuk terus melempar narasi penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan presiden 3 periode.
"Berhentilah menghembuskan angin sesat yang bisa membuat Presiden Jokowi terjerumus. Lebih baik para elit politik pendukung Jokowi, fokus membantu presiden menyelesaikan berbagai permasalahan negeri ini," tuturnya.
"Bagaimana kemiskinan bisa ditekan dan bisa turun drastis seperti di era pemerintahan SBY, selama 10 tahun dari 16 persenan bisa turun ke 10 persenan. Bukan seperti 8 tahun ini, dari 10 persenan hanya mampu menurunkan ke 9 persenan saja, dan itu pun dibanggakan setengah mati, sampai minta perpanjangan," sambungnya. [Democrazy/suara]
