DEMOCRAZY.ID - Di tengah situasi perekonomian dunia yang diprediksi bakal menghadapi resesi, tak menghentikan upaya pemerintah untuk melanjutkan pembangunan proyek Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.
Berkait hal itu, Rocky Gerung memberikan sorotan tajam terhadap sikap Jokowi.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini masih getol merayu sejumlah pihak swasta untuk melakukan investasi terkait pembangunan proyek Ibu Kota Negara atau IKN.
Badan Otorita IKN mengklaim pihak swasta sangat antusias menyambut pembangunan IKN. Jumlah mereka bahkan disebut lebih besar dari lahan yang tersedia.
Meski begitu, sejumlah pihak menyangsikan klaim pemerintah tersebut. Salah satunya datang dari pengamat politik Rocky Gerung.
Rocky menyorot soal ambisi Jokowi yang ingin meninggalkan warisan monumental jelang akhir masa jabatannya sebagai presiden.
"Presiden Jokowi sudah sangat delusional dia panik karena ngga ada lagi yang bisa dibanggakan maka dia pastikan IKN itu jadi tumpuan terakhir," katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (20/12/2022).
Rocky mengungkapkan bahwa sebetulnya rakyat saat ini tak peduli dengan proyek ambisius IKN yang menghabiskan banyak dana.
Ia mengingatkan seharusnya Presiden Jokowi lebih fokus untuk membenahi Indonesia pascabadai Covid-19 lalu.
"Orang ngga anggap itu, orang akan lihat apakah Presiden Jokowi memelaratkan masyarakat Indonesia, apakah mengeratkan demokrasi dan semua itu nol," tegasnya.
Ia pun meragukan data investor IKN yang disebut antusias. Ia menyentil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang dianggapnya punya tanggung jawab terhadap kebenaran data itu.
Rocky menilai orientasi Bahlil soal data itu hanya untuk asal presiden senang.
"Bagi bahlil bukan tipu mungkin, itu semacam kegembiraan buat presiden. Kita tahu Bahlil antara serius dan bercanda lebih banyak candanya," katanya.
Senada dengan Rocky, sebelumnya sejumlah pengamat ekonomi juga skeptis terhadap pembangunan IKN yang diklaim akan memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi nasional.
Megaproyek IKN juga dikhawatirkan bakal menambah beban keuangan negara.
Pemerintah dinilai melakukan spekulasi dengan memulai pembangunan menggunakan APBN karena belum tentu ke depannya swasta akan tertarik.
Apalagi, IMF telah memprediksi perlambatan ekonomi global akibat perang di Ukraina serta naiknya harga-harga kebutuhan dasar, yang mendorong para investor untuk berinvestasi di aset-aset yang aman.
Di sisi lain Anggota Komisi V DPR, Irwan Fecho menilai revisi UU IKN terkesan demi menutupi kesalahan perencanaan dan pembiayaan yang serampangan. Ia juga meragukan klaim soal jumlah investor IKN.
"Namun saat kunjungan Banggar DPR ke Dubai dan Abu Dhabi, saya berkesempatan langsung tanya dengan pihak Dubai Islamic Bank, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) juga Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ). Jawab mereka semua adalah tidak ada.
Mereka justru mempertanyakan pemerintah mau bikin apa, peta jalan investasinya apa? Mereka belum melihat sesuatu dari IKN ini. Jika itu benar, artinya data investasi swasta oleh pemerintah terkait IKN itu bohong. Ya, bisa dikatakan itu harapan palsu bagi rakyat," ucap Irwan. [Democrazy/suara]