DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ahli hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan pernyataan pengamat politik Adi Prayitno tentang 9 lembaga survei yang pernah disewa tiga konglomerat.
Hal ini disampaikan Refly Harun ketika ingin membacakan kritik dari ekonom senior Rizal Ramli, kemudian ia menyinggung tentang lembaga survei bayaran.
"Coba kita bacakan juga kritik Rizal Ramli ya, jadi memang saya pernah mendengar dari Adi Prayitno kalau tidak salah, bagaimana 9 lembaga survei itu disewa oleh tiga konglomerat," bebernya.
Lembaga survei tersebut disewa demi meyakinkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap elektabilitas seorang tokoh, PDIP juga diiming-imingi keuntungan tambahan.
"Tujuannya adalah melife-up seseorang dan meyakinkan Megawati bahwa seseorang tersebut memiliki elektabilitas yang tinggi, dan sebagai bonus adalah peningkatan suara PDIP kalau mencalonkan yang bersangkutan," ucapnya.
Akhirnya capres yang kemudian dijagokan PDIP memenangkan Pilpres, namun hanya ada dua calon pada pemilihan kala itu, dan bonus yang dijanjikan kepada PDIP tak terlaksana.
"Ternyata yang bersangkutan memang menang, tapi dengan ingat ya dengan rezim head to head, dua calon saja, tetapi PDIP tidak benar-benar meningkat perolehan suaranya, tidak signifikan peningkatan suaranya," ujarnya.
Namun, jika waktu itu Megawati tetap ngotot maju melawan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ia pasti akan kalah, meskipun begitu, tujuannya memenangkan Pilpres telah tercapai.
"Hanya memang kalau saat itu Megawati mencalonkan diri berhadapan dengan Prabowo, mungkin Megawati yang kalah kira-kira begitu," ujar Refly Harun.
"Sebenarnya tujuan memenangkan pilpresnya sudah berhasil, tapi tujuan untuk mengangkat suara PDIP ternyata tidak terjadi," tandasnya dikutip dari YouTube Refly Harun, Selasa (13/12). [Democrazy/NW]
