Pulihkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bermasalah, Bukti Pemerintahan Jokowi Pelayan Oligarki!

Pulihkan IUP Bermasalah,  Bukti Pemerintahan Jokowi Pelayan Oligarki Keputusan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memulihkan izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah yang telah dicabut sebelumnya, semakin menegaskan bahwa upaya pencabutan 2.078 IUP pada 6 Januari 2022 lalu tidak lebih dari siasat percepatan pengerukan demi keuntungan oligarki tambang.  Terbukti pencabutan izin yang lalu tersebut, hanya upaya untuk menekan pebisnis tambang agar memperbesar investasi serta mempercepat pengerukan komoditas tambang di konsesinya. Sebelumnya, Presiden Jokowi pada awal tahun ini melakukan pencabutan ribuan izin berbasis lahan skala luas di sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Jokowi juga mengklaim, jika pencabutan izin-izin tersebut terkait upaya pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar terjadi pemerataan, transparan, dan adil untuk mengoreksi ketimpangan ketidakadilan dan kerusakan alam.  Namun jika ditelisik lebih jauh,