DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ganjar Pranowo kerap menempati posisi tertinggi di sejumlah survei elektabilitas calon presiden.
Kondisi itu kini terkesan seolah-olah PDI Perjuangan harus mengikuti survei.
Pandangan itu dikemukakan pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio.
Padahal menurut Hendri, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak menghiraukan hasil survei.
Diketahui, PDIP hingga kini memang belum menentukan siapa capres yang akan diusung.
Partai berlogo banteng bermoncong putih ini menyerahkan sepenuhnya penentuan capres kepada sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.
"Kalau kita lihat dari perjalanannya pun ini kan dibuat seolah-olah harus menuruti hasil lembaga survei. Padahal selama ini Ibu Mega itu selalu mendorong orang bukan berdasarkan hasil survei tapi berdasarkan ideologi si orang itu," kata Hendri dalam diskusi daring CrossCheck, Minggu (25/12/2022).
Hendri mengatakan cara itu penah dilakukan Megawati saat mengusung Ganjar Pranowo di Pilgub Jawa Tengah pada 2013 dan berhasil menang.
Ganjar diusung maju sebagai cagub saat elektabilitasnya hanya 7 persen.
Padahal saat itu ia harus menghadapi rivalnya, Bibit Waluyo yang merupakan petahana.
"Tapi Bu Mega waktu itu melihat ideologinya Ganjar ini bagus untuk PIDP di Jawa Tengah sehingga PDI Perjuangan mendorong Ganjar," kata Hendri.
Lantas apakah dorongan kepada Ganjar akan diberlakukan kembali oleh Megawati untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024? Jawabannya ternyata, belum tentu.
Alasannya, kata Hendri, karena ada Puan Maharani. Puan yang merupakan anak kandung Megawati dianggap lebih memiliki ideologi partai, ketimbang Ganjar. Puan bahkan dinilai sebagai anak ideologis PDIP.
Karena itu menjadi menarik melihat siapa yang nantinya akan dipilih Megawati.
Satu yang pasti, hasil elektabilitas di survei bukan satu-satunya pertimbangan Megawati dalam memilih.
"Misalnya sekarang ada perdebatan antara siapa yang akan didorong oleh PDI Perjuangan, Puan Maharani atau Mas Ganjar Pranowo kan. Nah pertimbangnya Ibu Mega ini kan selalu pertimbangan ideologis, jadi bukan melulu tentang versi lembaga survei capresnya," tutur Hendri. [Democrazy/suara]
