DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Perpanjangan jabatan presiden mempunyai kepentingan pribadi Jokowi oligarki dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
“Jokowi memang berkepentingan memperpanjang kekuasaannya untuk merealisasikan kepentingan pribadi dan oligarki,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe) Smith Alhadar, Senen (7/3/2022).
Perpanjangan jabatan presiden, kata Smith Alhadar berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang memakan porsi anggaran APBN sangat besar — yang sudah harus dilakukan pada 2024 saat Jokowi harus meninggalkan istana.
Kata Smith, Jokowi hendak meninggalkan legacy historis yang akan dikenang bangsa Indonesia sepanjang masa karena memang selama memerintah tidak ada legacy prestisius yang ditinggalkannya.
“Di pihak lain, Jokowi tidak lagi punya waktu untuk merealisasikan dua agendanya ini kecuali pemilu ditunda beberapa tahun lagi,” ungkapnya.
Menurut Smith, kalau penundaan pemilu jadi dilakukan dan pembangunan IKN tetap direalisasikan kemungkinan besar hal ini akan terjadi karena karakter Jokowi yang cenderung ogah mengubah sudut pandangnya Indonesia pasti menghadapi krisis politik dan ekonomi yang menakutkan.
Menurut semua pakar ketatanegaraan, bila pemilu ditunda maka eksekutif dan legislatif di semua tingkatan akan menjadi ilegal kecuali konstitusi diamandemen terlebih dahulu.
Ini karena tidak ada kondisi darurat misalnya terjadi bencana nasional, keamanan nasional terganggu, atau munculnya penyakit berbahaya yang memungkinkan pemilu ditunda.
“Argumen pemerintah demi memulihkan ekonomi akibat pandemi sangat lemah. Bahkan, dengan menunda pemilu, akan terjadi ketidakpastian politik yang justru akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa,” paparnya.
Penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal malah bukan saja menciptakan stabilitas politik, tapi juga akan merangsang perputaran ekonomi karena meningkatkan konsumsi barang dan jasa.
“Dengan kata lain, pemilu akan menjadi stimulus ekonomi karena meningkatnya besaran fiskal. Memang pemunduran pemilu dan nekat membangun IKN Nusantara pada momen sekarang menggambarkan hilangnya moral dan akal sehat rezim yang telah dikuasai ambisi pribadi presiden dan akibat tekanan oligarki,” pungkasnya.
Jokowi Hanya Boneka Oligarki
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya boneka oligarki yang membiarkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatur semua urusan di Indonesia. Jokowi boneka oligarki terlihat adanya UU Cipta Kerja dan UU Minerba.
“Jokowi bersedia tampil sebagai boneka oligarki sambil membiarkan Menko Maritim dan Investasi Luhut yang dibesarkan Orde Baru, mengurus semuanya,” Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe) Smith Alhadar, Ahad (10/4/2022).
Kata Smith, Jokowi menjadi boneka oligarki terlihat ada UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Kedua UU itu hanya melayani oligarki.
“UU Cipta Kerja yang melayani kepentingan oligarki sambil mengorbankan kepentingan buruh. UU ini dibuat tergesa-gesa dengan mengabaikan prosedur pembuatan UU sehingga MK memvonisnya sebagai inkonstitusional. Berikut, UU Minerba yang juga melayani kepentingan oligarki dan asing seraya melonggarkan pada kepatuhan menjaga lingkungan,” ungkapnya.
UU KPK direvisi, yang melemahkan lembaga antirasuah itu, dengan alasan absurd bahwa KPK yang kuat merintangi masuknya investor. Pada saat bersamaan rezim mengopresi oposisi.
Semuanya berpulang pada ideologi developmentalism dan extractivism yang dianut Orba demi tercapainya stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan.
“Sayangnya, selain tak mencapai target, di wilayah-wilayah tambang terjadi kerusakan lingkungan yang parah dan merajalelanya korupsi,” ungkap Smith.
Selain itu, ia mengatakan, Integritas Jokowi juga mestinya dipertanyakan sejak awal ketika klaimnya membangun mobil Esemka saat menjadi walikota Solo terbukti bohong belaka.
Para cendekia pendukungnya pun tak menuntut Jokowi merealisasikan puluhan janji kampanyenya yang tak satu pun ia penuhi.
“Dan suara mereka hanya terdengar samar-samar ketika Jokowi melakukan KKN dengan menyokong putera dan menantunya menduduki jabatan politik di Solo dan Medan. Memang mereka terpilih melalui pilkada, tapi mustahil anak-anak ingusan yang dikenal masyarakat ini memenangkan pertarungan kalau mereka bukan keluarga dekat presiden. Soeharto menyadari hal ini sehingga tak membiarkan putera-puterinya menduduki jabatan publik meskipun ia lebih daripada mampu untuk melakukannya,” pungkas Smith. [Democrazy/Haji]
