DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mendorong program vokasi terus berkembang di Indonesia, salah satunya pendidikan Bahasa Mandarin di Kawasan Industri Terpadu Kalimantan Utara (Kaltara).
Dukungan itu tercipta dengan dibukanya program vokasi pendidikan bahasa mandarin oleh Pemkab Bulungan, PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) dan Universitas Kaltara melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).
Luhut menyambut baik dan mengapresiasi MoU antara Pemkab Bulungan bersama PT KIPI dan Universitas Kaltara tersebut.
"Kerja sama itu adalah langkah awal bagi Universitas Kaltara dalam mengembangkan perannya menyiapkan pendidikan yang berkesesuaian dengan kebutuhan kawasan industri, agar nantinya program vokasi itu dapat terus dikembangkan," kata Luhut melalui keterangan resmi, Minggu (4/12).
Dalam kesempatan itu, Luhut juga meminta kepada PT KIPI agar programnya diperluas.
Sehingga nantinya tidak hanya untuk warga Kaltara saja tapi juga bisa dari luar.
"Jadi kami minta untuk PT KIPI program CSR-nya tidak di sektor pendidikan saja," ujar Luhut.
Sementara itu, Direktur Utama PT KIPI, Justarina Naiborhu mengungkapkan kerja sama itu sangat diperlukan untuk peningkatan SDM di Bulungan.
Nantinya, peserta yang lulus dari program pendidikan tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri KIPI.
"Kami sangat senang akhirnya dapat ditindaklanjuti terkait vokasi program Bahasa Mandarin. Sebagai investor ini adalah komitmen kami mengembangkan ekonomi, kemajuan ekonomi dan peningkatan kompetensi di bidang pendidikan," terang Justarina.
Bupati Bulungan Syarwani menambahkan kerja sama tersebut adalah bentuk dari kolaborasi pemerintah dan sektor swasta.
Menurutnya, program vokasi Bahasa Mandarin berarti masyarakat Bulungan memiliki peluang besar dalam menyambut kehadiran kawasan industri.
"Kami berharap ke depan akan ada program-program lainnya dalam peningkatan kapasitas SDM di Bulungan agar masyarakat Bulungan memiliki partisipasi terhadap kehadiran kawasan industri," tutur Syarwani. [Democrazy/kumparan]