Oleh: M Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaan RAKYAT sudah melek politik karenanya jangan selalu dijadikan obyek penipuan politik. Tahun 2024 adalah agenda Pemilu yang mesti terlaksana. Isu Penundaan Pemilu sangat tidak beralasan karena di samping tidak memiliki landasan perundang-undangan juga merusak sistem demokrasi. Negara jangan mengkooptasi kedaulatan rakyat. Setelah Ketua KPU "Banser" Hasyim Asy'ari babak belur diterpa kasus pelecehan, kini institusi KPU dituding bermain politik soal lolos meloloskan parpol untuk Pemilu 2024. Peta yang ramai dituduhkan adalah meloloskan Partai Gelora untuk menghambat PKS, menjadikan PKN sebagai peserta Pemilu untuk menggerus Partai Demokrat, dan menggagalkan Partai Ummat dalam rangka melindungi PAN. Di samping urusan suap seksual juga diduga berhubungan dengan uang. Janji untuk meloloskan Partai Republik Satu yang disampaikan Ketua KPU kepada Hasnaeni Moein jelas pelanggaran etika dan menjadi salah satu bentuk korupsi
Oleh: M Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaan RAKYAT sudah melek politik karenanya jangan selalu dijadikan obyek penipuan politik. Tahun 2024 adalah agenda Pemilu yang mesti terlaksana. Isu Penundaan Pemilu sangat tidak beralasan karena di samping tidak memiliki landasan perundang-undangan juga merusak sistem demokrasi. Negara jangan mengkooptasi kedaulatan rakyat. Setelah Ketua KPU "Banser" Hasyim Asy'ari babak belur diterpa kasus pelecehan, kini institusi KPU dituding bermain politik soal lolos meloloskan parpol untuk Pemilu 2024. Peta yang ramai dituduhkan adalah meloloskan Partai Gelora untuk menghambat PKS, menjadikan PKN sebagai peserta Pemilu untuk menggerus Partai Demokrat, dan menggagalkan Partai Ummat dalam rangka melindungi PAN. Di samping urusan suap seksual juga diduga berhubungan dengan uang. Janji untuk meloloskan Partai Republik Satu yang disampaikan Ketua KPU kepada Hasnaeni Moein jelas pelanggaran etika dan menjadi salah satu bentuk korupsi