DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menanggapi hasil survei Poltracking yang menyatakan 73,2% responden puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin.
Bamsoet tidak heran dengan hasil survei itu, karena menurutnya sesuai dengan apa yang dicapai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf saat ini.
"Terkait dengan kepuasan publik atau masyarakat terhadap pemerintah Presiden Jokowi tentu tidak terlepas dari berbagai prestasi dan pencapaian yang dilakukan kedua beliau, baik pak Jokowi atau pak Maruf Amin," kata Bamsoet dalam paparannya saat rilis Survei Poltracking Indonesia secara virtual, Kamis (8/12/2022).
Terlepas dari situ, Bamsoet mempertanyakan korelasi angka tersebut dengan keinginan masyarakat dipimpin Jokowi.
"Pertanyaan pentingnya bagi saya bukan soal puas atau tidak puasnya publik. Tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus presiden Jokowi ini memimpin kita semua?" ujarnya.
Bamsoet juga menyinggung terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurutnya dalam beberapa waktu terakhir, banyak sekali pro-kontra di masyarakat terkait isu tersebut.
Dia lagi-lagi menekankan korelasi hasil survei poltracking itu dengan harapan agar Jokowi kembali memimpin.
"Kita tau deras sekali pro kontra di masyarakat ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali, tapi terlepas itu saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa. Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini," katanya.
"Dan pertanyaan saya kembali lagi apakah ada korelasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama dipimpin Jokowi atau ini hanya kepuasan atas kinerja hari ini," lanjut Bamsoet.
Bamsoet Sarankan Pelaksanaan Pemilu 2024 Dipikir Lagi
Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai, penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang.
Sebab, dia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bambang dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu juga mengungkapkan faktor lainnya soal Pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang.
Ia kemudian menyinggung soal proses pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi Covid-19.
Di sisi lain, ia juga khawatir akan adanya ancaman terhadap bangsa dari situasi global ke depan.
"Nah ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya (Pemilu 2024) tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini. Dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," ungkap Bamsoet.
Pertanyaan Ketua MPR Bamsoet Berpotensi Ulangi Kejatuhan Soeharto di Tahun 1998
Apa jawa rakyat? Ini persis Harmoko di Pemilu thn 1997.Pak Harmoko saat kampanye akbar tanya,apakah rakyat mau lagi pak Harto presiden?Rakyat yg sudah dibayar sblmnya jawab kompak,Setuju!Tapi thn 1998 rakyat yg sama desak Soeharto mundur.Maka terjadilah reformasi.#RakyatMonitor# https://t.co/n5U0rxllc4
— Benny K Harman (@BennyHarmanID) December 8, 2022
Jika Pemilu ditunda,DPR,DPD dan Presiden/Wapres tidak punya legitimasi lagi.TNI/POLRI jangan mau diperalat utk mengamankan presiden yg tidak punya legitimasi rakyat.Tidak ada dasar dn alasan menunda Pemilu selain utk tetap berkuasa.Kudeta konstitusi sangat danger.#RakyatMonitor# pic.twitter.com/kdT1RwNPJX
— Benny K Harman (@BennyHarmanID) December 8, 2022
Sebelumnya, Lembaga Poltracking merilis survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dalam survei terbaru ini, tren kepuasan kinerja itu mengalami kenaikan jadi di atas 70%.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda awalnya membeberkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Jokowi-Ma'ruf.
Sebanyak 73,7% responden merasa puas, sedangkan 18,3% menyatakan tidak puas. Sisanya mengaku tidak tahu sebanyak 8%.
"Evaluasi kinerja pemerintahan presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang kita ukur pertama adalah tingkat kepercayaan, ini standarnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan adalah 73,7 persen," kata Hanta Yuda dalam konferensi pers, Kamis (8/12/2022).
Kemudian survei didalami dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.
Dari indikator itu didapat tingkat kepuasan kinerja Jokowi-Ma'ruf sebesar 73,2%, sedangkan 19% mengaku tidak puas, sementara tidak tahu 7,8%.
"Kemudian kita bergeser pada pendalaman tingkat kepuasan. Tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan secara keseluruhan yaitu gabungan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, sebesar 73,2 persen," ujar Hanta Yuda.
"Dan angka ini kalo kita bandingkan dengan survei-survei kami dan beberapa lembaga, ada tren kenaikan. Yang tidak puas 19 persen, yang tidak tahu atau tidak jawab 7,8 persen," lanjutnya. [Democrazy/detik]
