DEMOCRAZY.ID - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia tak sepakat jika Presiden Joko Widodo disebut otoriter. Pasalnya, berdasarkan survei Poltracking Indonesia presentase kepusan terhadap kebebasan berpendapat di era Jokowi tembus 58.2% Menurutnya, tidak bijak jika masyarakat yang tidak suka dengan Joko Widodo kemudian sesumbar mengatakan bahwa pemerintah otoriter dan tidak demokratis. Karena berdasarkan hasil survei, kebebasan berpendapat dan berorganisasi di Indonesia bagus. "Orang banyak mengatakan Presiden semi otoriter, tapi hasil survei kebebasan berpendapat yang setuju, tinggi. Yang kayak begini harusnya jernih, jangan gara-gara nggak suka mengatakan tidak demokratis," katanya di diskusi virtual pada Kamis (08/12/2022). "Jadi Jokowi itu sangat demokratis. Kebebasan berpendapat diberikan, demonstrasi dipersilahkan," sambungnya. Ia juga menilai bahwa ketidak puasan terhadap pemerintahan Joko Widodo sejak bulan
Senggol Orang Yang Bilang Jokowi Otoriter, Menteri Bahlil: Beliau Itu Sangat Demokratis, Junjung Kebebasan Berpendapat!
Desember 08, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia tak sepakat jika Presiden Joko Widodo disebut otoriter. Pasalnya, berdasarkan survei Poltracking Indonesia presentase kepusan terhadap kebebasan berpendapat di era Jokowi tembus 58.2% Menurutnya, tidak bijak jika masyarakat yang tidak suka dengan Joko Widodo kemudian sesumbar mengatakan bahwa pemerintah otoriter dan tidak demokratis. Karena berdasarkan hasil survei, kebebasan berpendapat dan berorganisasi di Indonesia bagus. "Orang banyak mengatakan Presiden semi otoriter, tapi hasil survei kebebasan berpendapat yang setuju, tinggi. Yang kayak begini harusnya jernih, jangan gara-gara nggak suka mengatakan tidak demokratis," katanya di diskusi virtual pada Kamis (08/12/2022). "Jadi Jokowi itu sangat demokratis. Kebebasan berpendapat diberikan, demonstrasi dipersilahkan," sambungnya. Ia juga menilai bahwa ketidak puasan terhadap pemerintahan Joko Widodo sejak bulan