DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia tak sepakat jika Presiden Joko Widodo disebut otoriter.
Pasalnya, berdasarkan survei Poltracking Indonesia presentase kepusan terhadap kebebasan berpendapat di era Jokowi tembus 58.2%
Menurutnya, tidak bijak jika masyarakat yang tidak suka dengan Joko Widodo kemudian sesumbar mengatakan bahwa pemerintah otoriter dan tidak demokratis.
Karena berdasarkan hasil survei, kebebasan berpendapat dan berorganisasi di Indonesia bagus.
"Orang banyak mengatakan Presiden semi otoriter, tapi hasil survei kebebasan berpendapat yang setuju, tinggi. Yang kayak begini harusnya jernih, jangan gara-gara nggak suka mengatakan tidak demokratis," katanya di diskusi virtual pada Kamis (08/12/2022).
"Jadi Jokowi itu sangat demokratis. Kebebasan berpendapat diberikan, demonstrasi dipersilahkan," sambungnya.
Ia juga menilai bahwa ketidak puasan terhadap pemerintahan Joko Widodo sejak bulan Mei 2022 cenderung stabil.
Menurutnya, pihak tersebut bukan tidak puas dengan pemerintahan, tapi tidak suka.
"Yang tidak puas sejak mei 2022, itu stabil. Artinya biar Jokowi kerja sebaik apapun, yang 18 persen ini bukan puas atau tidak puas, tapi memang sudah tidak suka. Dan itulah demokrasi, tidak bisa juga kita paksa mereka," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa jika memang kerja pemerintah baik, sesuai kepentingan masyarakat, maka respon baik dari masyarakat juga pasti ada.
Kalau memang kerja pemerintah kurang baik, maka otomatis respon dari masyarakat juga tidak baik.
Bahlil juga menanggapi soal survei Poltracking Indonesia yang menyebut jika 73% puas dengan kinerja Pemerintah Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, ini temuan yang sangat bagus.
"Tidak banyak Presiden yang bisa mendapat respon baik di tahun-tahun terakhir masa jabatan. Maka ini menunjukkan leadership Presiden Jokowi sangat baik," pungkasnya. [Democrazy/populis]
