DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan jawaban terkait dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang seolah dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah.
Menurut Rocky Gerung, bukan tanpa alasan KPU dituding sebagai perpanjangan tangan pemerintah, ini terkait dengan sistem politik setelah reformasi.
"Yang kedua sistem politik itu memang dimaksudkan untuk saling mengganggu kan, kan itu tanda awal dari reformasi begitu," ucapnya dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (23/12).
"Tapi ini kan gangguan untuk mempertanyakan kenapa KPU seolah-olah jadi perpanjangan tangan pemerintah, ya karena anggota KPU kan anggota partai politik," imbuhnya.
Kemudian anggota dari KPU merupakan kader dari partai politik (parpol), berdasarkan dengan proses yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Yang pemilihannya bukan anggota perda putih, maksudnya sponsornya kan partai politik, itu kan kita tahu proses-proses DPR itu kan tukar tambah semua tuh," bebernya.
Sehingga tidak mengherankan bahwa KPU sering dikritik publik karena seakan meloloskan partai tertentu saja, dan dianggap perpanjangan tangan pemerintah.
"Jadi terlihat bahwa KPU itu dari awal memang partisan, itu yang dikritik orang, kenapa yang sana dilolosin kenapa ya ini enggak dilolosin," pungkas Rocky Gerung.
Jokowi Ternyata Punya Tujuan Tertentu dengan Mengatakan Sering Disalahkan Terkait Pilpres 2024
Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai tujuan tertentu dengan mengatakan sering disalahkan terkait Pilpres 2024.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan jika ada tokoh yang tidak bisa maju di Pilpres 2024 karena tidak punya kendaraan politik, maka ia akan disalahkan.
Terkait hal ini, Rocky Gerung menyebutkan calon presiden (capres) yang kemungkinan dijagokan Jokowi juga belum mempunyai kendaraan atau tiket.
"Sama juga, calonnya Pak Jokowi juga belum dapat tiket, Ganjar belum dapat tiket, Pak Prabowo juga belum, kan semuanya masih dalam upaya mencari tiket," ujarnya dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (23/12).
Satu-satunya partai politik yang telah mempunyai tiket untuk Pilpres 2024 adalah PDIP, namun sayangnya mereka belum memiliki kandidat yang tepat sebagai capres.
"Yang udah punya tiket adalah PDIP, tapi dia nggak punya supir, itu masalahnya, jadi semua hal kalau kita banding-bandingkan itu walaupun lagunya jangan dibanding-bandingkan," ucapnya.
Kemudian menurutnya, tujuan Jokowi mengaku disalahkan adalah untuk mencari rasa aman terkait Pemilu 2024, padahal penyebab orang menyalahkannya karena dianggap tidak mempunyai sikap teguh.
"Pak Jokowi mau cari rasa aman dengan menuduh balik bahwa kenapa disalahkan dia melulu, karena dari awal orang gak lihat keteguhan hati Pak Jokowi untuk meneruskan proyek Pemilu ini," ujarnya.
Jika Jokowi mempunyai sikap teguh, maka ia tidak akan mengintervensi Pilpres 2024, namun dengan pernyataannya terkait kriteria capres atau hal lainnya sebagai sinyal endorse, maka ia terlihat mengintervensi.
"Kalau Pak Jokowi teguh hatinya, dari awal dia dan saya tidak ingin intervensi pada siapapun, jadi kalau dia bilang dia nggak intervensi bahwa dia endorse semua orang kok, itu kan karena dia intervensi," pungkasnya. [Democrazy/NW]
