DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Rencana pemerintah impor beras hingga 500.000 ton untuk menambah Stok Beras Pemerintah (CBP) menjadi kenyataan.
Jumat lalu, 16 Desember 2022, tak kurang dari 5.000 ton beras impor dari Vietnam tiba di Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Priok.
Perum Bulog mengatakan, beras impor dibeli dengan harga Rp 8.800 per kilogram. Dengan demikian, total biaya impor diperkirakan mencapai Rp4,4 triliun.
Impor beras akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan 200.000 ton beras impor hingga akhir Desember 2022.
Pada tahap pertama, Indonesia impor beras dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Selain itu, pemerintah akan kembali impor beras hingga 300.000 ton dari Vietnam dan Thailand pada Januari-Februari 2022.
Seluruh proses importasi hingga penyaluran beras ini akan diawasi oleh Satgas Pangan, BPKP, hingga KPK.
Janji swasembada hingga pecat menteri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melontarkan janji melakukan swasembada beras saat menjabat di periode pertamanya tahun 2014-2019.
Pemerintah telah menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan khususnya untuk 3 jenis produk pertanian meliputi padi, jagung, dan kedelai (pajale) dalam 3 tahun.
Dari ketiga makanan pokok tersebut, swasembada beras dinilai jadi yang paling mudah, sementara kedelai adalah yang tersulit dari sisi besarnya ketergantungan impor.
Namun hingga menjelang berakhirnya periode keduanya, swasembada ketiga komoditas tersebut masih jauh panggang dari api, terlebih kedelai.
Mengutip pemberitaan Kompas.com, 9 Desember 2014, Presiden Jokowi bahkan mengeklaim tak segan-segan memecat Menteri Pertanian jika target tersebut tak bisa direalisasikan.
“Saya sudah beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya,” kata Presiden Jokowi saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada penghujung 2014 silam.
Belakangan setelah pemerintah lagi-lagi melakukan impor beras di periode pertama Jokowi, janji memecat Menteri Pertanian yang kala itu dijabat Amran Sulaiman tak direalisasikan.
Menteri asal Sulawesi Selatan itu selalu aman dari reshuffle meski target swasembada pajale tak pernah tercapai.
Menurut Jokowi, target swasembada pangan itu khususnya mencakup komoditas beras, gula, jagung, dan kedelai. Target itu, minimal, secara khusus dikonsentrasikan di 11 provinsi.
Untuk mendukung tercapainya swasembada pangan, ia juga menargetkan pembangunan 30 bendungan untuk memaksimalkan penyediaan irigasi lahan pertanian.
Pendanaannya diperkirakan akan menghabiskan Rp 24 triliun, yang akan diambil dari pengalihan subsidi BBM bersubsidi.
“Jika dengan bendungan itu swesembada terwujud, maka bisa memperkuat sektor ekspor (pertanian),” kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, dirinya sejak dulu sangat tidak sepakat dengan impor pangan.
Impor berlebihan terhadap berbagai komoditas pangan, kata dia, juga perlu dihindari sebab akan membuat petani merugi karena harga jual hasil pertanian akan turun drastis.
Selain menyaingi harga hasil pertanian petani lokal, ia menilai bahwa pengimporan juga justru kerap ditunggangi kepentingan oknum tertentu. Dia bilang, ada mafia yang bermain dalam impor setiap komoditas pangan.
“Semua masih seneng impor karena banyak yang mengambil rente di sini (impor),” kata dia.
Sementara itu dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, kebijakan pangan di era Jokowi-JK sudah tertuang dalam Nawacita menjadi landasan program kerja pemerintah yaitu mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional.
Lebih penting lagi berpihak pada petani yang muaranya peningkatan kesejahteraan.
Di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, Kementerian Pertanian mencanangkan Upaya Khusus (Upsus) melalui peningkatan produksi dengan tiga komoditi pangan utama yang dijadikan target awal yaitu padi, jagung dan kedelai (pajale)
Presiden Jokowi menegaskan ada tiga hal yang harus digarisbawahi yaitu pangan yang cukup untuk masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan petani.
Ketiga tujuan ini sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan pangan pemerintahannya.
Pertama, tahun 2016 ditargetkan swasembada padi, bawang merah dan cabai.
Kedua, tahun 2017 ditargetkan swasembada jagung. Ketiga, tahun 2019 ditargetkan swasembada gula konsumsi.
Keempat, ditargetkan swasembada kedelai dan bawang putih tahun 2020. Kelima, tahun 2024 ditargetkan swasembada gula industri.
Keenam, tahun 2026 ditargetkan swasembada daging sapi. Ketujuh, di tahun 2045 Kementerian Pertanian menargetkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. [Democrazy/HN]
