DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Peneliti Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menyebut, proyek lumbung pangan atau food estate yang digagas Presiden Jokowi, hanya menghasilkan kerusakan alam.
Serta potensi kerugian negara. Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), harus tanggung jawab.
“Kalau angka persisnya (anggaran food estate), saya enggak tahu persis. Pasti besarlah. Tapi hasilnya apa? Yang saya tahu, kerusakan alam dan potensi kerugian negara. Kegagalan atas food estate ini harus ada yang bertanggung jawab. Program ini, jangan-jangan dirancang untuk mengambil kayu di Papua,” ungkap Salamuddin, Jakarta, Selasa (27/12/2022).
Sejak awal, Salamuddin tidak yakin dengan klaim pemerintah bahwa food estate aalah solusi krisis pangan. Bahkan bisa menyulap Indonesia menjadi bangsa yang berdikari di sektor pangan.
“Harusnya fokus kepada intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Sekarang yang terjadi apa? Kemunduran sektor pertanian,” tutur Salamuddin.
Yang dimaksud kemunduran di sektor pertanian, lanjut Salamuddin, bentuknya beragam.
Mulai dari alih fungsi lahan yang angkanya cukup tinggi. Pada 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sekitar 60.000-80.000 hektare sawah beralih fungsi dalam setahun. Bisa menjadi perumahan atau kawasan industri.
“Artinya, produksi beras kita tiap tahun semakin turun,” paparnya.
Masalah lainnya, lanjut Salamuddin, keterbatasan pupuk yang membuat produksi beras dari petani, tidak bisa maksimal. Mahalnya harga pupuk berdampak kepada tingginya biaya produksi.
“Belum lagi soal obat-obatan untuk membasmi hama,” tuturnya.
Terkait pelaksanaan proyek food estate, dia menilai, pemerintah tidak sepenuhnya transparan.
Sejauh ini, publik banyak yang tidak paham, apakah proyek yang nilainya triliunan itu, sudah dilakukan studi kelayakan.
“Misalnya, food estate di daerah Papua fokus untuk tanaman apa? Demikian pula Kalimantan Tengah yang banyak gambutnya? Sekarang kejadian, proyeknya enggak jelas,” ungkapnya.
Informasi saja, program food estate yang dianggarkan Rp2,3 triliun, menyasar sejumlah daerah yang memiliki lahan yang super luas. Semisal, food estate di Papua direncanakan seluas 1,2 juta hektare (ha).
Ada pula Kalimantan Barat seluas 120.000 ha, Kalimantan Tengah seluas 180.000 ha, Kalimantan Timur seluas 10.000 ha, dan Maluku seluas 190.000 ha.
Head of Indonesia Forest Campaign Green Peace Indonesia, Kiki Taufik sepakat bahwa food estate meninggalkan kerusakan lingkungan. Hutan alam di Kalilantan Tengah dan Papua banyak yang rusak.
“Kira-kira hutan alam yang luasnya 700-an hektare yang sudah dibabat habis untuk program Food Estate Kementerian Pertahanan ini, siapa yang akan melakukan restorasi & pemulihan? @jokowi. Sementara masyarakat di desa-desa yang berada di hilir sejak area tersebut dibuka mengalami kebanjiran yang berulang,” dikutip dari akun twitter @k1k1taufik, Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Green Peace juga merilis laporan studi kasus yang terjadi di dua wilayah tersebut pada 10 November 2022. Hasilnya bukan food estate, namun kerusakan hutan dan lahan gambut.
“Alat-alat berat menjadi rongsokan menjadi tempat tumbuhnya belukar. Kira-kira berapa duit negara yang habis untuk proram yang tidak berfaedah. Program food estate atau lumbung pangan ini, dimaksudkan untuk mengatasi masalah, namun dijawab dengan masalah,” ujar Kiki.
Pedas! Begini Kata Rocky Gerung Terhadap Food Estate, Mega Proyek Jokowi yang Mangkrak
Pengamat politik Rocky Gerung memberikan kritik pedas terhadap proyek Food Estate program pemerintahan Jokowi di Papua dan Kalimantan.
Mantan dosen Ilmu Filsafat Universitas Indosesia itu menilai dasar dari proyek Food Estate di Papua dan Kalimantan itu adalah ambisi dan arogansi Jokowi belaka.
"Dan kita bertanya di mana food-nya, sementara estatenya telah berubah menjadi penguasaan lahan oleh penguasa," ucap Rocky dikutip dari kanal youtube RGTV Channel ID, Jumat, (18/11/2022).
Dia menilai proyek food estate di Papua dan Kalimantan itu telah mengambil alih banyak lahan warga dan pohon-pohon yang tumbuh di lahan tersebut kemudian diambil oleh penguasa.
Kayu gelondongan, kata Rocky, berubah menjadi milik penguasa dan tidak satupun tanaman pangan tumbuh di bumi Kalimantan.
Sosok yang dikenal sebagai orang yang selalu beroposisi dengan pemerintah itu mengatakan, proyek food estate yang mangkrak itu tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh Presiden Jokowi.
Rocky Gerung menyinggung food estate yang bertujuan menyediakan pangan untuk masyarakat itu dengan kasus satu keluarga yang diduga mati karena kelaparan di Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis, 10 November 2022 lalu.
"Dan siapa yang bertanggung jawab atas empat orang keluarga yang tewas, meninggal karena kelaparan di jakarta barat. Food estate?" tanya dia.
Pria yang memiliki hobi mendaki gunung itu menilai, program industri trategis foot estate pemerintahan Jokowi itu hanya tinggal estate, ambisi dan arogansi penguasa, sedangkan food-nya tidak ada.
"Food estate, tinggal estate, ambisi, arogansi penguasa," pungkas Rocky melalui video short di kanal youtube miliknya itu. [Democrazy/Inilah]
