DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah mengungkapkan kendala dan permasalahan dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Saat ini tercatat ada 210 isu yang sedang ditindaklanjuti oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan, isu yang paling banyak dihadapi adalah terkait pengadaan tanah dan tata ruang. Total ada 61 proyek yang menghadapi masalah ini.
"Kembali lagi isinya lebih banyak ke pengadaan tanah dan tata ruang, itu ada 61 proyek yang kita tangani," katanya dalam Media Gathering di MyTen Coffee & Eatery Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).
Isu yang kedua perizinan dan penyiapan, dengan total PSN terdampak mencapai 43 proyek.
Isu yang dihadapi meliputi rencana penambahan lingkup pembangunan, hingga perubahan desain untuk mengikuti kondisi lapangan.
Yang ketiga terkait masalah konstruksi, dengan PSN terdampak 45 proyek. Pemerintah menghadapi masalah seperti hambatan mendatangkan tenaga ahli asing, hingga kurangnya kapasitas kontraktor dalam mengerjakan proyek.
Keempat terkait dengan pendanaan dan pembiayaan. Jumlah proyek yang terdampak mencapai 48 PSN.
Isu yang dihadapi antara lain cost overrun atau pembengkakan biaya sehingga butuh tambahan anggaran, hingga belum ditentukannya skema pembiayaan proyek.
Kelima terkait kehutanan dan lingkungan. Total PNS yang menghadapi masalah ini adalah sebanyak 13 proyek. Salah satu hal yang dihadapi misalnya ketidaksesuaian pengukuran kawasan.
Puluhan Proyek Prioritas Jokowi Belum Selesai, Gimana Nasibnya Setelah 2024?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menetapkan 210 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 12 program dengan estimasi nilai investasi Rp 5.746,4 triliun.
Secara kumulatif sejak 2016-2022 sudah 152 proyek selesai dan beroperasi penuh.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan sisa proyek akan didorong pembangunannya agar bisa selesai paling lambat 2024. Kalau pun tak bisa sampai konstruksi, paling tidak sudah selesai tahap penyiapannya.
"Intinya kita ingin mendorong pembangunan semua proyek agar bisa selesai paling lambat 2024. Dengan catatan sesuai arahan Bapak Presiden, proyek-proyek ini harus sudah selesai pengadaan tanahnya, perizinannya sudah didapatkan semua dan juga sudah ada financing-nya seperti apa," kata Wahyu dalam media gathering di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).
Dengan demikian walaupun sudah lewat 2024, proyek prioritas Jokowi dipastikan tidak ada yang mangkrak karena pembangunannya akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.
"Meskipun mungkin di semester I-2024 pekerjaannya belum selesai, tapi proyek-proyek ini akan diteruskan hingga selesai. Jadi tidak ada istilah proyek mangkrak yang akan terjadi di 2024," tuturnya.
Wahyu menjelaskan sejak 2016 sampai 23 Desember 2022 sudah 152 PSN selesai dan beroperasi penuh senilai lebih dari Rp 1.000 triliun.
Saat ini ada 46 proyek dan 3 program yang dalam tahap penyiapan, nah itu lah yang sedang didorong penyelesaiannya sampai 2024.
Sebagai informasi, PSN mencakup 14 sektor pada tingkat proyek dan 12 tingkat program. Itu mencakup proyek 53 jalan, 56 bendungan dan irigasi, 24 kawasan, 14 kereta, 1 perkebunan, 16 energi, 16 pelabuhan, 13 air bersih dan sanitasi, 6 bandara, 1 pariwisata, 1 pendidikan, 1 tanggul, 6 teknologi, 2 perumahan, program KEK, serta program industri gula dan sawit.
Kemudian program smelter, program superhub, program ketenagalistrikan, program pemerataan ekonomi, program akses exit tol, program penyediaan pangan, program kawasan strategis pariwisata, program instalasi pengolah sampah, program kawasan perbatasan dan program percepatan pengembangan wilayah. [Democrazy/detik]
