DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membeberkan alasan di balik pernyataannya yang menyinggung penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penundaan pemilu.
Ia terang-terangan menyebut salah satu alasan dibaliknya. Salah satunya yaitu karena ia kesal dengan gembar-gembor Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) baru-baru ini.
Ia mengaku kesal lantaran Eks Gubernur DKI Jakarta itu seakan-akan menyolong start dan menguasai suara di daerah sebelum mulai bertanding.
“Dan yang lagi hot-hotnya ini Anies sebagai Capres, ini semua saya pikir ini kok belum jadi capres sudah rame begini, ya sekalian aja saya nyemplung dan bikin rame sekalian,” ujarnya saat berbincang bersama Refly Harun, dikutip Selasa (20/12/2022).
Ia lantas menekankan bahwa sebaiknya UUD 1945 naskah 18 Agustus 1945 dikembalikan. Katanya, hal itu bisa mengurangi liberalisasi Pemilu yang didominasi kecurangan.
“Jadi saya ngomong, kita ini sedang mempersiapkan, katanya kita ini mau kembalikan UUD 1945, naskah 18 Agustus sesuai dengan naskah asli yang kemudian diadendum,” ujar LaNyalla.
Sehingga, lanjutnya, Pilpres itu sebaiknya dikembalikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Dari situlah yang kita maksud supaya Pilpres itu kembali ke MPR, kemudian kita sudah tidak menggunakan arah liberal lagi, intinya cuman itu aja garis besarnya,” ujarnya.
Lanyalla juga menyebut pernyataan soal pengembalian UUD 1945 itu telah dikumandangkannya saat melakukan kunjungan di sejumlah daerah di Indonesia sejak 2019 silam.
“Karena saya keliling sejak 2019 saya selalu mengumandangkan masalah kembalinya UUD 1945, kemudian kita juga berjuang ke presidensial threshold 0 persen, tapi semuanya gagal ya kita kembali ke hulunya aja, kembali ke UUD 1945,” bebernya.
Sebelumnya, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengusulkan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penundaan pemilu.
Menurutnya, dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo hanya dihabiskan untuk menangani pandemi Covid-19. Selain itu, LaNyalla menilai pemilu sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu.
"Kalau kita pakai yg namanya pemilu coblos-coblosan ini, ini palsu semua ini. Ini kita sudah bisa hafal sudah dikuasai satu kelompok ini, ini nanti hasilnya sudah ditentukan di atas. Daripada buang-buang duit untuk pemilu, lebih baik ditunda aja saya bilang gitu," kata LaNyalla dalam sambutannya di Munas XVII HIPMI, Senin (21/11/2022) silam.
LaNyalla menambahkan, dua tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi tak menampakkan hasil kerja karena dihantam badai Covid-19.
Dirinya justru menyarankan agar Presiden Jokowi menambah dua tahun masa jabatan. [Democrazy/KJ]
