DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ini yang bikin miris tentang Indonesia. Ketika ada proyek yang nilainya triliunan, koruptor merapat dan berebut menguasainya.
Termasuk proyek ibu kota negara (IKN) Nusantara yang nilainya hampir Rp500 triliun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengakui besarnya potensi korupsi di mega proyek pembangunan IKN Nusantara yang nilainya Rp467 triliun.
Namun, mantan Ketua Umum PPP itu, mengaku sudah punya jurus untuk mencegahnya.
“Memang ada risiko korupsi, yang akan kita cegah dalam rangka pembangunan IKN,” kata Suharso saat Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Suharso menjelaskan, strategi pencegahan korupsi di proyek IKN Nusantara, difokuskan kepada sejumlah titik rawan.
Yakni, ketika proses pemberian izin dan pemanfaatan lahan.
“Itulah sebabnya dalam program pencegahan yang akan datang kita juga masukkan intinya adalah peluang terjadinya transaksi yang tidak kita inginkan terkait perizinan dan pemanfaatan lahan di Ibu Kota Negara Nusantara,” ucap Suharso.
Selain itu, kata mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) era SBY itu, proses pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan memanfaatkan kebijakan satu peta, atau one map policy.
“Dan kita juga sedang berupaya memperbaiki terutama dari sisi lahan. Kita berharap semua status lahan clean and clear dan kemudian lahan itu bisa di berikan hak tanah seperti apa di atas nya. Itu juga harus clear dan siapanya harus clear dan bagaimana yang membiayainya juga harus clear,” ujarnya.
Dirinya juga berjanji menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi mengawal proyek IKN Nusantara agar bersih dari berbagai tindak penyelewengan uang negara.
“Jadi proses itu kita sudah sedemikian rupa, dan kita kerja sama dengan KPK untuk maksimalisasi menghindari peluang terjadinya korupsi di pembangunan IKN,” tutur Suharso.
Media Asing Bloomberg Sorot Masalah di Proyek IKN Nusantara
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) antusias mempromosikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.
Ambisi membangun IKN yang mahal tetap digaungkan meski kondisi ekonomi dunia sedang bergejolak.
Sayembara IKN pun digelar oleh kementerian. Anggaran miliaran rupiah digelontorkan oleh Kementerian PUPR di tengah pandemi COVID-19 untuk hadiah lomba konsep perancangan IKN.
Namun, media ekonomi Bloomberg mengungkap kabar kurang sedap terkait pembiayaan proyek ini. IKN Nusantara disebut masih kurang diminati investor.
Meski ada investor asing yang tertarik, mereka belum menandatangani perjanjian yang mengikat.
Bloomberg juga menyindir bagaimana brosur IKN Nusantara tampak menarik, tetapi pembiayaannya masih tidak jelas.
"Apa yang tidak mereka tunjukkan dengan jelas adalah di mana Indonesia akan menemukan US$ 34 miliar untuk membangun ibu kota baru dari awal," tulis Bloomberg dalam artikel berjudul "Ambitious Plans to Build Indonesia a Brand New Capital City Are Falling Apart", dikutip Rabu (7/12/2022).
Hal lainnya yang disorot Bloomberg adalah periode Presiden Jokowi yang hanya tinggal 18 bulan saja.
Setelah tiga tahun proyek IKN diumumkan, tak ada satu pun investor yang sepenuhnya berkomitmen untuk membiayai proyek ini.
Pada 2 Desember 2022, Presiden Jokowi berkata ada permintaan tinggi investasi di IKN, namun Bloomberg mencatat bahwa belum jelas apakah ada kontrak mengikat yang telah ditandatangani.
Sejumlah perusahaan dari China, Korea Selatan, Malaysia, dan Uni Emirat Arab baru menandatangani letter of intent.
Bloomberg juga menyorot masalah korupsi, kronisme, dan birokrat yang lambat di Indonesia, serta pertumbuhan ekonomi yang kurang kuat dibanding Vietnam dan Filipina. [Democrazy/Inilah]
