Aneh! Luhut Tolak OTT Padahal Seharusnya Jadi Target KPK, Pengamat: 'Dia Pejabat Merangkap Pebisnis!'

  DEMOCRAZY.ID  -  Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, mengomentari penolakan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terhadap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luhut menolak OTT yang dilakukan oleh KPK lantaran negara-negara yang bermartabat dan maju menguatkan sistem digitalisasi alih-alih melakukan OTT. Penawaran penguatan digitalisasi tersebut disampaikan Luhut saat menghadiri acara Green Port Awards 2022 di Jakarta pada Rabu(28/12). Menanggapi hal tersebut, Gigin menilai Luhut seharusnya menjadi salah satu target operasi yang dilakukan oleh KPK. Itu karena, selain menjabat sebagai menteri di kabinet, Luhut juga merangkap profesi lainnya yaitu sebagai pebisnis.  Terlebih, bisnis yang dijalankan oleh Luhut bisa dikatakan memanfaatkan musibah Covid-19. “Dia sendiri seharusnya target KPK. Dia pejabat merangkap pebisnis. Konyolnya lagi, bisnisnya memanfaatkan musibah covid 19,”  ujar Gigin, dikutip dari akun Twitter pribadi pada