DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan sampai saat ini belum ada kesepakatan besaran pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Negosiasi sampai saat ini masih terus berjalan dengan pihak China.
"Sama China negosiasi cost overrun itu memang belum selesai betul, sedang proses nego," ujar Dwiyana ketika ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2022).
Dari dua kali asersi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diputuskan bengkak Kereta Cepat Jakarta-Bandung US$ 1,4 miliar atau Rp 21,8 triliun (kurs Rp 15.600).
Dwiyana menjelaskan pihak China menilai jumlah bengkak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung US$ 1,4 miliar kelewat besar.
Hal itu terjadi karena pihak China tidak mengakui beberapa aspek perhitungan bengkak biaya proyek yang dihitung di Indonesia.
"Kenapa China cenderung lebih kecil hitungan cost overrun-nya? Karena pemerintah China belum mengakui ada pajak pengadaan lahan, investasi persinyalan GSMR, karena di sana fee. Ada beberapa kondisi yang di China itu berbeda dengan Indonesia," ungkap Dwiyana.
"Kalau pemerintah Indonesia kan menyampaikan seadanya, pajak pengadaan lahan ya harus dibayar, GSMR ya harus dibayar. Kondisinya berbeda dengan China," katanya.
Dwiyana menyatakan semua ditargetkan akhir tahun ini akan selesai.
Paralel dengan itu penyertaan modal negara (PMN) untuk penyelesaian proyek kereta cepat lewat KAI akan cair.
"Ya kan targetnya memang akhir tahun. Paralel dengan pencairan PMN untuk cost overrun Rp 3,2 triliun," ujar Dwiyana.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan cost overrun akan dibiayai dengan cara menyetor ekuitas tambahan dan juga menambah pinjaman ke pihak China Development Bank (CDB).
Persentasenya 25% akan dibiayai dengan tambahan modal ke konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sementara sisanya akan dilakukan dengan pinjaman oleh CDB.
Nah, PMN akan disuntikkan ke PT KAI (Persero) selaku pimpinan konsorsium Indonesia di KCIC.
Konsorsium Indonesia sendiri jatah kepemilikannya mencapai 60%, 40% sisanya adalah kepemilikan konsorsium China.
Menurut Kartika untuk pinjaman memang tak ada jalan lain selain meminta dari pihak CDB.
Tiko bilang hal itu bisa memberikan keuntungan berupa pinjaman murah dan tenor yang lebih panjang.
"Dengan CDB kami minta tenor panjang setidaknya 30 tahun jadi tak bebani KAI dan KCIC. Alasan kami minta CDB karena tenor panjang dan bunganya murah," beber pria yang akrab disapa Tiko itu dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (2/11/2022) yang lalu. [Democrazy/detik]
