DEMOCRAZY.ID - Negara di bawah rezim Joko Widodo dinilai telah abai terhadap persoalan primer publik untuk mendapatkan hak-hak dasarnya berupa gizi yang baik dan seimbang. Alih-alih, rezim Jokowi hanya mementingkan pesta pernikahan yang mewah, infrastruktur, dan proyek Ibukota Negara (IKN) Nusantara. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menyoroti data koran Kompas yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia, sekitar 183,7 juta atau 68 persen populasi tidak mampu memenuhi gizi. "Ini menunjukkan pemerintah gagal memenuhi kesehatan gizi harian masyarakatnya. Pemerintah tidak mampu memberikan perhatian dan bahkan mengurangi signifikansi kekurangan gizi masyarakat yang populasinya terus meningkat," ujar Saiful, Rabu (14/12). Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, hal tersebut merupakan tanda-tanda kegagalan rezim Jokowi di bidang pengentasan masalah gizi di masyarakat. Banyaknya angka gizi buruk menunjukk
DEMOCRAZY.ID - Negara di bawah rezim Joko Widodo dinilai telah abai terhadap persoalan primer publik untuk mendapatkan hak-hak dasarnya berupa gizi yang baik dan seimbang. Alih-alih, rezim Jokowi hanya mementingkan pesta pernikahan yang mewah, infrastruktur, dan proyek Ibukota Negara (IKN) Nusantara. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menyoroti data koran Kompas yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia, sekitar 183,7 juta atau 68 persen populasi tidak mampu memenuhi gizi. "Ini menunjukkan pemerintah gagal memenuhi kesehatan gizi harian masyarakatnya. Pemerintah tidak mampu memberikan perhatian dan bahkan mengurangi signifikansi kekurangan gizi masyarakat yang populasinya terus meningkat," ujar Saiful, Rabu (14/12). Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, hal tersebut merupakan tanda-tanda kegagalan rezim Jokowi di bidang pengentasan masalah gizi di masyarakat. Banyaknya angka gizi buruk menunjukk