DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyoroti pencopotan Marullah Matali dari posisi S ekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.
Hal itu ditanggapi Achmad Nur Hidayat dalam tayangan di channel YouTube pribadi miliknya.
Dalam tayangan itu, Achmad Nur Hidayat menyinggung bahwa hal itu justru bisa membahayakan bagi kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Achmad Nur Hidayat menyinggung bahwa adanya keinginan dari orang-orang di belakang Heru Budi.
"Karena Heru Budi ini, di belakangnya adalah orang-orang yang anti Anis Baswedan, maka Sekda seperti Marullah ini ya harus diganti," ucap Achmad Nur Hidayat dikutip dari tayangan di channel YouTube pribadi miliknya, Selasa (13/12).
Menurutnya, tindakan Heru Budi ini terus-menerus selalu kontroversi, terus-menerus selalu menambah atau memupuk ya rasa ketidaknyamanan warga DKI dan yang terakhir ini memupuk rasa ketidaknyamanan dan kemarahan warga Betawi selaku warga asli yang tinggal di Jakarta.
Ia pun mengutarakan bahwa tindakan Heru Budi yang kerap mencopot jabatan pejabat itu justru bisa bahaya bagi stabilitas kepemimpinannya.
"Saya kira langkah Heru Budi ini akan sangat berbahaya buat stabilitas kepemimpinannya dia sendiri," imbuhnya.
Untuk diketahui, Heru Budi melantik Uus Kuswanto sebagai Penjabat (Pj) Sekda DKI Jakarta dan melantik Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
Adapun pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan secara tertutup di Balai Kota Jakarta, pada Jumat (2/12).
Skenario Heru ‘Obrak-abrik’ Jakarta, Pengamat Sebut Ada Maksud Memperburuk Citra Anies
Langkah dan kebijakan baru Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk merombak sejumlah aturan mendapat sorotan pakar hukum tata negara Refly Harun.
Ia menyebut Heru sudah seperti gubernur yang dipilih berdasarkan pemilu, padahal nyatanya ia bukan siapa-siapa.
Refly menilai jika hal tersebut lumrah karena Heru sengaja dipilih oleh pihak istana untuk mengobrak-abrik karya Eks Gubernur Anies Baswedan.
“Tetapi, persoalannya adalah begitulah perintah yang dibuat oleh kekuasaan istana, sengaja menaruh Heru untuk mengobrak-abrik karya Anies di Jakarta,” ujar Refly.
Skenario tersebut, kata Refly, bertujuan untuk menimbulkan kesan masyarakat bahwa Anies tak menghasilkan apapun.
Sehingga, sejumlah kebijakannya diubah dan ada beberapa yang dilanjutkan namun dengan ‘label’ yang menjatuhkan.
“Sehingga seolah-olah menimbulkan kesan Anies tidak menghasilkan apa-apa, sehingga semuanya perlu diubah, sampai tagline-nya diubah,” ujar Refly.
“Menurut saya cara ini bukan cara yang elegan, untuk melakukan deligitimasi seseorang yang sudah bekerja selama lima tahun,” sambungnya.
Refly berujar, seharusnya keputusan untuk melanjutkan dan tidak melanjutkan itu diserahkan ke gubernur yang terpilih melalui Pemilu.
“Harusnya keputusan untuk melanjutkan dan tidak melanjutkan adalah diserahkan ke gubernur yang dipilih, yang penting adalah dia menambal apa yang menjadi lubang dari peninggalan Anies,” ucapnya.
“Karena yang namanya penjabat harusnya selama-lamanya 6 bulan saja, tapi kalau penjabat ini bisa merombak selama 6 bulan misalnya, atau seolah-olah dia diberikan give away diberikan jabtaan selama 2,5 tahun,” pungkas Refly. [Democrazy/NW]
