DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari merespons pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti soal perlunya mempertimbangkan ulang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang melalui amendemen konstitusi. Menurut Qodari, masyarakat tidak perlu mempersoalkan pernyataan itu. Sebab hal itu wajar mengingat baik Bamsoet maupun Pal LaNyalla, keduanya ada dalam institusi yang memang diberikan wewenang untuk melakukan perubahan konstitusi. “Pak LaNyalla dan Pak Bamsoet berada di dalam institusi yang memang diberikan wewenang untuk melakukan perubahan konstitusi itu. Semua pembicaraan menurut saya, harus dikembalikan kepada aturan yang ada dan siapa yang berbicara,” ujar Qodari pada acara diskusi di salah satu televisi swasta nasional pada Selasa (13/12/2022) malam. Lebih lanjut, Qodari mengatakan ada dua cara yang bisa diambil dalam rangka mengubah konstitusi, yakni amendemen dan dekrit presiden. Dari dua cara itu, Qodari lebih memilih amendeme
Dukung Bamsoet Soal Presiden 3 Periode, Qodari: Pilpres 2024, Jokowi vs Kotak Kosong!
Desember 14, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari merespons pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti soal perlunya mempertimbangkan ulang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang melalui amendemen konstitusi. Menurut Qodari, masyarakat tidak perlu mempersoalkan pernyataan itu. Sebab hal itu wajar mengingat baik Bamsoet maupun Pal LaNyalla, keduanya ada dalam institusi yang memang diberikan wewenang untuk melakukan perubahan konstitusi. “Pak LaNyalla dan Pak Bamsoet berada di dalam institusi yang memang diberikan wewenang untuk melakukan perubahan konstitusi itu. Semua pembicaraan menurut saya, harus dikembalikan kepada aturan yang ada dan siapa yang berbicara,” ujar Qodari pada acara diskusi di salah satu televisi swasta nasional pada Selasa (13/12/2022) malam. Lebih lanjut, Qodari mengatakan ada dua cara yang bisa diambil dalam rangka mengubah konstitusi, yakni amendemen dan dekrit presiden. Dari dua cara itu, Qodari lebih memilih amendeme