Niat Revisi UU IKN Padahal Belum Dijalankan Betul, Demokrat 'Kritik Telak' Pemerintahan Jokowi: Sungguh Preseden Buruk!

DEMOCRAZY.ID - Fraksi Partai Demokrat mengkritisi keinginan pemerintahan Presiden Jokowi untuk melakukan perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Anggota DPR Fraksi Demokrat Achmad mempertanyakan, mengapa UU IKN yang belum genap satu tahun disahkan, kini sudah minta untuk direvisi.  Padahal implementasi undang-undang tersebut, menurut Achmad belum dilakukan. secara komprehensif. “Ini menandakan pemerintah terlalu terburu-buru, tidak profesional, dan tidak matang dalam menyiapkan UU IKN ini. Sungguh suatu preseden yang sangat tidak baik," kata Achmad dalam keterangannya, Jumat (25/11/2022). Achmad menegaskan sebagai landasan hukum dalam perpindagan ibu kota, tentu UU IKN keberadaannya sangat penting.  Mengingat UU IKN dapat mempengaruhi hajat hidup orang banyak. "Seharusnya pemerintah mempersiapkannya dengan serius dan matang. Bukan terburu-buru. Bahkan, belum sempat dijalankan tuntas, sudah mengajukan revisi,” kata Achmad. Achmad mewa